JAKARTA (25 Oktober 2019) - Sehari setelah serah terima jabatan, Menteri Sosial, Juliari P. Batubara langsung tancap gas dengan mengadakan rapat internal untuk mengetahui program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan di Kementerian yang kini dipimpinnya.

Di hadapan Mensos, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat memaparkan isu-isu strategis Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Program yang dipaparkan mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi program prioritas nasional di bawah Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, hingga program perlindungan sosial terhadap korban bencana alam dan bencana sosial yang masing-masing berada di bawah Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS). 

Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Hartono Laras, jajaran Staf Ahli Menteri Sosial, para pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Ditjen Linjamsos, serta Kepala Biro Perencanaan, Adhy Karyono.

Usai mendengar pemaparan oleh Dirjen, Menteri Sosial memberikan perhatian dan arahan khusus terhadap program-program yang menjadi fokus pekerjaan Ditjen Linjamsos.

Salah satu yang menjadi perhatian Mensos adalah terkait komponen kepesertaan PKH yaitu komponen pendidikan. Adapun kewajiban dari KPM PKH dengan komponen ini adalah adanya anak sekolah. 

Untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak KPM PKH tersebut, Mensos berharap seluruh anak KPM PKH mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Saya berharap seluruh anak PKH bisa mendapat KIP agar mereka bisa terus sekolah", kata Mensos.

Menurut data Ditjen Linjamsos, anak PKH yang sudah mendapat KIP sebanyak 36 persen.

"Untuk KIP anak-anak dari KPM PKH masih termasuk rendah, hanya sekitar 36 persen. Ini yang masih menjadi tantangan bagi Kementerian Sosial untuk memastikan bahwa anak-anak KPM menerima KIP. Namun, sekarang kami sudah proyeksikan agar penerima KIP memprioritaskan lulusan anak-anak dari KPM PKH. Ini sudah diminta datanya oleh Dikti kemarin ke Kemendikbud", kata Dirjen.

Sementara itu, terkait dengan program perlindungan sosial korban bencana alam, Mensos berharap agar dapat memenuhi kebutuhan korban secara ideal. Untuk mencapai harapan tersebut diperlukan penganggaran yang memadai.

"Mengenai anggaran bencana alam itu, saya kira mungkin nanti bisa dilihat lagi. Kalau memang bisa, kita koreksi, dalam arti kita alokasikan lebih dengan Biro Perencanaan. Kita bisa sampaikan nanti dengan DPR, kalau memang mereka sepakat, kita bisa punya anggaran yang lebih memadai. Kalau kita punya persiapan lebih matang, kita pun turunnya ke lapangan bisa lebih mantap", jelas Juliari.

Di akhir rapat, Juliari mengajak seluruh pegawai Ditjen Linjamsos untuk bekerja lebih giat sesuai target. "Prinsipnya, kita memastikan bahwa semua program kerja yang sudah direncanakan kita eksekusi dengan baik", kata Juliari.

Juliari juga menyarankan agar perbaikan-perbaikan yang dilakukan dibuat pilot project-nya dulu, tidak perlu langsung wide action-nya. 

"Mudah-mudahan semua juga dalam keadaan sehat wal'afiat dalam melakukan pekerjaan. Dan semua yang kita lakukan ini bermanfaat bagi banyak orang", kata Juliari sekaligus mengakhiri jalannya rapat.