PEMALANG (20 November 2020) - Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, tegas menginstruksikan Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) untuk tidak memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dampingannya. 

"KKS jangan lagi ada yang dipegang oleh pendamping. Kecuali, misalnya, (KPM) sudah embah-embah (lansia) yang sepuh (tua). Jadi, tolong, kartu biar semuanya KPM yang pegang," kata Mensos saat menyapa pendamping PKH dalam kegiatan Koordinasi Teknis dan Peningkatan Kualitas SDM PKH di Kabupaten Pemalang, Jumat (20/11). 

Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, dikatakan Juliari, seluruh KPM PKH harus mendapat komplementaritas bantuan. Ari, sapaan akrab Mensos, berharap para pendamping PKH bisa memastikan semua KPM dampingannya menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). "Saya tidak ingin lagi melihat ada KPM PKH yang tidak menerima BPNT setiap bulannya," ujarnya.

Meski menegur keras pendamping PKH terkait KKS, Ari turut mengapresiasi kinerja pendamping PKH yang selama ini sudah bekerja sangat baik. Ia menegaskan bahwa pendamping PKH adalah ujung tombak dari PKH, lantaran pendamping merupakan implementator PKH di lapangan.

Untuk itu, pihaknya memberikan penghargaan kepada pendamping yang berprestasi mengantarkan KPM dampingannya sehingga banyak yang graduasi. "Tadi juga kita sudah memberikan apresiasi penghargaan, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendamping PKH di Kabupaten Purbalingga," ungkap Ari.

Selain menyapa pendamping PKH di Kabupaten Pemalang, pada hari yang sama, Mensos, yang didampingi Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin, dan Direktur Jaminan Sosial Keluarga (JSK), Rachmat Koesnadi, juga menemui pada pendamping PKH di Kabupaten Purbalingga. 

Setiap kunjungan ke daerah, pihaknya mengungkapkan selalu minta kesempatan untuk berdialog langsung dengan pendamping, "Karena kalian adalah ujung tombak dari PKH. Tanpa kalian, PKH hanya presentasi saja, kalianlah yang mengimplementasikan program ini di lapangan. Sebagian besar kesuksesan PKH ada di tangan kalian," ungkap Mensos.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin, menyampaikan bahwa target graduasi secara nasional adalah satu juta KPM PKH. "Pada Bulan November, target ini telah mencapai 979.461 KPM," papar Pepen.

Berdasarkan data dari Direktorat JSK, dilaporkan Dirjen, Provinsi Jawa Tengah tercatat telah menggraduasi sebanyak 230.085 KPM. "Data itu termasuk Kabupaten Purbalingga yang tercatat telah menggraduasi sebanyak 5.390 KPM, serta Kabupaten Pemalang yang tercatat telah menggraduasi sebanyak 6.277 KPM," tandasnya.