BANDUNG BARAT (25 Juni 2020) - Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi program yang dipercaya pemerintah dalam menangani urusan kemiskinan. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin saat membuka Rapat Koordinasi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya PKH di Bandung Barat, Kamis (25/6).

"Betapa pentingnya PKH ini di mata pemerintah, sehingga ketika terjadi sesuatu, baik bencana maupun kemiskinan, maka PKH menjadi program yang paling pertama disebut," ujar Pepen di hadapan para SDM PKH.

Ia mengatakan hal itu sebagai suatu kebanggaan bagi Kementerian Sosial dan SDM yang berperan di dalam program tersebut, namun dalam waktu bersamaan juga menjadi tantangan tersendiri.

"Tantangannya adalah kita harus membuktikan bahwa PKH itu bisa diandalkan dalam pengentasan kemiskinan," tambahnya.

Untuk itu, Pepen menginstruksikan agar tidak berhenti memperbarui dua hal dalam pelaksanaan PKH, yaitu mekanisme dan SDMnya.

"Yang pertama, perbarui terus mekanismenya karena pada dasarnya PKH ini adalah mekanisme penyaluran bansos," pinta Pepen.

Sedangkan hal kedua yang perlu diperbarui menurut dia adalah SDM, "Tidak boleh ini saling ketinggalan, mekanismenya maju, SDMnya masih kurang atau sebaliknya," imbuh dia.

Ia menekankan pentingnya untuk terus mengasah kapasitas SDM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing di lapangan melalui pertemuan peningkatan kualitas SDM PKH.

"Jadi, pertemuan-pertemuan seperti ini adalah bagian kecil dari upaya kita terus meningkatkan profesionalisme SDM PKH, baik pendamping yang langsung bertemu KPM di lapangan, maupun teman-teman yang secara manajerial mengurus data," papar pria berkacamata ini.

Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel di kawasan Kota Parahyangan Baru tersebut dihadiri oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Rachmat Koesnadi dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dodo Suherman.

Menurut Rachmat, tujuan kegiatan rakor ini adalah untuk memberikan dorongan dan motivasi bagi SDM PKH agar dapat bekerja lebih maksimal guna mencapai target program secara efektif dengan mengedepankan sikap santun, integritas, dan profesional.

"Sementara, rapat koordinasi ini akan kami laksanakan di 6 provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Lampung," terangnya.

Sekitar 245 SDM PKH se-Kabupaten Bandung Barat mengikuti kegiatan tersebut. Namun, hanya tampak 35 orang yang hadir secara langsung di lokasi kegiatan diantaranya 1 Koordinator Wilayah (Korwil), 3 Koordinator Kabupaten (Korkab), 19 Koordinator Kecamatan (Korcam), dan 12 Pendamping PKH. Sedangkan selebihnya mengikuti kegiatan melalui media virtual yang terhubung.

Meski kegiatan berlangsung secara tatap muka, prosedur protokol kesehatan tetap diperhatikan, antara lain pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki ruang pertemuan, penerapan jaga jarak antar peserta, hingga penempatan hand sanitizer pada setiap meja.

Edukasi Pegang KKS Sendiri

Tugas Pendamping PKH tidak selesai hanya dengan memastikan bansos PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lebih dari itu, mereka diharuskan dapat mengedukasi KPM dampingannya, seperti memperkenalkan mereka pada perbankan, gerakan pegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sendiri, hingga mendorong KPM agar graduasi mandiri.

"KPM perlu diberikan pengetahuan mengenai sistem perbankan sehingga ada peningkatan inklusi keuangan," tutur Dirjen.

Selain itu, ini juga berguna untuk menekan angka pelanggaran mendasar yang mungkin dilakukan oknum tidak bertanggungjawab akibat KKS tidak dipegang sendiri oleh KPM.

"Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana dengan bantuan ini, teman-teman bisa memotivasi KPM untuk berdaya, bila perlu graduasi sejak dini?" tanya Dirjen kepada para Pendamping PKH.

Sebab, kata dia, memberdayakan KPM dengan membangun usahanya sendiri sehingga menorehkan angka graduasi tinggi adalah capaian prestasi sesungguhnya seorang Pendamping PKH.

Sebagai bentuk apresiasi, rakor menghadirkan seorang mantan penerima manfaat PKH Kabupaten Bandung Barat tahun 2017, bernama Asih. Dalam tiga tahun terakhir, ia dan suami mulai merintis usaha meubel.

Ia mengungkap penghasilannya dari usaha tersebut sudah di atas rata-rata. Ia bahkan mempekerjakan beberapa karyawan. "Dari usaha mebel, saya bisa mendapatkan keuntungan antara lima sampai sepuluh juta per bulan," ungkap Asih kepada Dirjen.

Kini, ia telah mampu secara finansial dan memutuskan mundur dari kepesertaan PKH pada 2020.