NGAMPRAH (24 November 2020) – Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meninjau dari dekat dua kegiatan usaha
mikro yang dikelola oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi.
Menkop UKM siap memberdayakan perserta PKH Graduasi dengan usaha mikro dari
Kemensos.
Dalam kesempatan tersebut, Mensos
beserta rombongan mengunjungi peserta PKH Graduasi yang sudah menerima Program
Kewirausahaan Sosial (ProKUS) di Desa Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta, dan
Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, di Kabupaten Bandung Barat.
Kunjungan pertama di kediaman Yani
Suryani, peserta ProKUS Desa Sindangkerta Kecamatan Sindangkerta dengan skala
usaha Scale Up dan jenis klaster kuliner. Memiliki rintisan usaha gula semut,
keripik raja rasa, temu lawak, dan jahe merah. Kunjungan kedua ke kediaman
Waliah, peserta ProKUS Desa Batulayang Kecamatan Cililin, dengan peningkatan
sskala usaha (scale up) dan jenis klaster kuliner dengan rintisan usaha berupa
produk minuman.
Mensos Juliari menyambut baik kehadiran
Menkop UKM dan kesediaannya menerima dan memberikan intervensi program lebih
lanjut kepada peserta ProKUS. “Terima kasih atas dukungan Bapak Menkop UKM
kepada kami. Kami punya stok banyak peserta PKH Graduasi yang memiliki rintisan
usaha pak. Jadi kami juga siap menyerahkan kepada Kemenkop UKM untuk
diberdayakan lebih lanjut,” kata Mensos Juliari, dalam kunjungan tersebut.
Menurut dia, strategi percepatan
penanganan kemiskinan memang harus bersambung dan berkelanjutan sebagaimana
dirintis oleh kedua kementerian ini. “Ini namanya siklus penanganan kemiskinan
berjalan tuntas. Nah, PKH Graduasi yang memiliki rintisan usaha tadi tinggal
di-assesment. Karena kami punya datanya. Tinggal apakah diberikan KUR, koperasi
atau apa,” katanya.
Dalam kesempatan sama, Menkop UKM Teten
Masduki menyatakan keinginan kuatnya untuk meningkatkan skala usaha PKH
Graduasi yang memiliki rintisan usaha seperti Yani Suryani dan Waliah. “Jadi
nanti Ibu bisa bergabung dalam koperasi. Kita lembagakan. Karena dengan
koperasi pasarnya akan semakin luas. Keuntungannya lagi di bantuan permodalan
dengan bunga lunak akan melalui koperasi,” kata Teten.
Data Kemensos menunjukkan, di Kabupaten
Bandung Barat tercatat sebanyak 285 KPM PKH Graduasi yang terdaftar sebagai
peserta ProKUS dengan menerima bantuan sebesar Rp3,5 juta/KPM.
Bantuan ini diharapkan membuat rintisan
usaha ultra mikro KPM PKH Graduasi terus bertahan di tengah sulitnya ekonomi.
“Rintisan usaha yang dikelola KPM PKH Graduasi ini adalah usaha ultra mikro,”
katanya. KPM PKH Graduasi dimaksud adalah mereka yang masih dalam kategori
miskin dan rentang namun graduasi karena beberapa komponennya tidak memenuhi.
Mensos menyatakan, tidak semua
masyarakat dengan pendapatan rendah bisa mendapatkan bantuan usaha dari
Kementerian Sosial. “Jadi kami tidak mencari-cari data baru. Kami fokus pada
penguatan KPM PKH Graduasi yang memiliki rintisan usaha mikro,” kata Mensos.
Tahun 2021, Kemensos akan memperjuangkan
anggaran yang jauh lebih besar. Mensos menegaskan bahwa Kemensos harus bisa
memberdayakan masyarakat yang mendapat bantuan sosial. Sehingga tidak hanya
mengandalkan bantuan terus menerus.
“Mereka harus bisa mandiri secara
ekonomi, tidak hanya menggantungkan pada bantuan dari pemerintah,” katanya.
Dalam kesempatan sama mendampingi Mensos, Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi
Suharto menyatakan, ProKUS dalam pelaksanaannya ada pendampingan dari Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
“Bagi pendamping nantinya dibekali
pelatihan sehingga memiliki kompetensi untuk dapat mengarahkan KPM PKH Graduasi
menuju tingkat yang lebih sejahtera,” katanya.
Ia menyampaikan, sesuai dengan
konsep _integrated and sustainability
programme_ , kewirausahaan sosial dirancang untuk bisa bersinergi dengan
program lain termasuk graduasi KPM PKH yang memiliki rintisan usaha. “Melalui
ProKUS, para penerima manfaat diharapkan mampu mengelola modal usaha, memiliki
pendapatan berkelanjutan, dan mengalami peningkatkan standar kehidupan,”
katanya.
ProKUS Kabupaten Bandung Barat merupakan
hasil kerja sama Kemensos melalui Ditjen Pemberdayaan Sosial dengan Oorange
Pusat Inkubator Bisnis Universitas Padjadjaran.
“Kepesertaan ProKUS dilakukan melalui
penyaringan dan validasi KPM PKH Graduasi yang memiliki rintisan usaha.
Kemudian dibekali workshop dan pelatihan per klaster di tiap Kecamatan,” kata
Edi. Selanjutnya, peserta diberikan modal usaha dan pendampingan selama 3 bulan
terkait pengelolaan keuangan, pembukuan, dan penumbuhan kebiasaan menabung.
Pendampingan dilakukan oleh Mentor
Inkubasi Bisnis (MiBi) dan TKSK. Prokus memiliki 4 jenis klaster, yaitu kriya
tekstil/ fesyen, agribisnis, ritel, dan kuliner. Dengan 3 kategori skala usaha
yaitu Start Up, bagi KPM PKH graduasi yang belum jelas usahanya dan berjalan
kurang dari 1 tahun; Scale Up, bagi yang sudah jelas usahanya dan berjalan
lebih dari 1 tahun; serta Inkubasi, bagi yang sudah lebih maju dan sudah jelas
pasarnya.
Kunjungi Puskesos
Dalam kesempatan sama, Mensos dan Menkop
UKM didampingi Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto, mengunjungi Pusat
Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lumpaat, Desa Batulayang, Kec.Cililin.
Puskesos Lumpaat Desa Batulayang Kec. Cililin yang merupakan pembentukan tahun 2020, memiliki 4 orang petugas sebagai
koordinator, front office,back office, dan fasilitator. Jumlah keluhan yang
tercatat dan ditangani berjumlah 2-10 orang per hari.
Layanan sosial yang diberikan adalah
PKH, RTLH, Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, dan Adminduk.
Selain itu juga melayani masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS) lainnya dan program daerah, salah satunya Jamkesda Kab. Bandung Barat.
Sebagai informasi, Puskesos-SLRT Kab.
Bandung Barat sudah terbentuk sejak tahun 2016 dengan biaya berasal dari APBN,
yaitu Puskesos Desa Cihampelas dan Puskesos Desa Pataruman Kec. Cihampelas.
Kemudian pada tahun 2020, bertambah 2 Puskesos mandiri yg dibiayai melalui dana
APBD yaitu Puskesos Desa Sindangkerta Kec. Sindangkerta dan Puskesos Desa
Batulayang Kec. Cililin Kab. Bandung Barat.
Di lokasi kunjungan, Mensos dan Menkop
UMKM menyatakan harapannya untuk dapat bersinergi dalam pelaksanaan
program-program Kemenkop UMKM yaitu menjadikan Puskesos sebagai penghubung dan
tempat pengaduan dalam pelaksanaan program UMKM yang ada di desa-desa. Sehingga
diharapkan pada tahun 2021, Puskesos di Bandung Barat dapat menjalin kerjasama
dengan koperasi dan UMKM sebagai rujukan dari Puskesos di desa.
Biro
Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI