JAKARTA (18 Februari 2020) - Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial mendapat penghargaan peringkat ketiga pada kategori Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan pagu 50 s.d 200 Milyar dari Kementerian Keuangan dalam acara IKP Awards Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII Tahun Anggaran 2019. 

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Ludiro dan diterima oleh Sekretaris Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Justina Dwi Noviantari. 

"Tidak mudah mendapat nominator ini karena hanya lima terbaik yang terpilih dari total 186 satuan kerja (satker) yang ada di bawah KPPN VII. Penghargaan ini merupakan apresiasi kepada satker-satker yang telah mengelola anggarannya dengan baik, termasuk Kementerian Sosial. Tanpa kerja keras dan kerja sama, mustahil prestasi ini diraih,” terang Noviantari.

IKPA merupakan salah satu tools yang akan menjadi alat monitoring evaluasi dan pembinaan pelaksanaan anggaran satuan kerja. Kementerian Sosial sebagai salah satu lembaga dengan nilai IKPA terbaik tahun 2019 menerima empat macam penghargaan.

Pertama, Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial mendapat penghargaan peringkat kedua pada kategori Nilai IKPA dengan pagu 200 s.d 500 Milyar yang diterima oleh Kepala Biro Keuangan, Mira Riyati Kurniasih.

Kedua, Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial berhasil mendapat penghargaan peringkat ketiga pada kategori Nilai IKPA dengan pagu 50 s.d 200 Milyar. Penghargaan diterima oleh Sekretaris Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Justina Dwi Noviantari. 

Ketiga, diperoleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I yang mendapat penghargaan peringkat kelima pada kategori Nilai IKPA dengan pagu di atas 500 Milyar. Penghargaan diterima oleh Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I, Andi Muhammad Asnandar.

Keempat, diisi oleh Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya 'Bambu Apus' Jakarta yang mendapat penghargaan peringkat keempat pada kategori Nilai IKPA dengan pagu kurang dari 50 Milyar.

"Dengan perolehan empat penghargaan ini, semakin membuktikan bahwa Kementerian Sosial dapat melakukan pengelolaan anggaran dengan baik sesuai perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang menjadi indikator pada setiap kategori," ucap Ludiro. 

Ludiro juga menekankan bahwa dengan prestasi yang didapat oleh Kementerian Sosial, membuktikan bahwa pelaksanaan anggaran lancar. "Ini penting untuk menjadi perhatian bersama karena peran Kementerian Sosial, salah satunya adalah belanja sosial, guna memberikan perlindungan sosial terhadap masyarakat yang menjadi bagian dari social safety net dimana ini merupakan prioritas pemerintah," terangnya kembali. 

Ia menyebut bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sehingga kelancarannya perlu dijaga karena berdampak besar terhadap masyarakat.

"Hal ini berdampak pula pada angka kemiskinan agar dapat terus turun. Begitupun dengan daya beli masyarakat yang terjaga dengan adanya berbagai program bansos yang diintrodusir pemerintah itu," pungkasnya.