SURAKARTA (25 September 2020) - Kementerian Sosial (Kemensos) terus mendorong agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) graduasi tidak kembali jatuh miskin di masa pandemi COVID-19. 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelontorkan Bantuan Stimulan Insentif Modal Usaha (BSIMU) sebanyak 5 miliar rupiah untuk 10 ribu KPM.

Melalui Program Kewirausahaan Sosial, Kemensos mendorong penguatan usaha mikro yang diharapkan juga bisa menggerakkan roda ekonomi. 

Bantuan stimulan itu sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh sejumlah KPM Graduasi Mandiri. Lestari (50), salah satunya, KPM Graduasi asal Kabupaten Karanganyar yang memiliki usaha konveksi ini, mengaku sangat terbantu dengan adanya BSIMU Kemensos.

"Bantuan ini sangat membantu saya dalam menjalankan usaha, terutama di masa pandemi seperti ini," ujar Lestari.

Meski mendapatkan bantuan, Lestari mengaku terus memutar otak untuk mengatur strategi agar usaha konveksi yang dijalaninya bisa bertahan di masa pandemi.

Salah satu strategi yang dilakukan, disebutnya, adalah dengan mendatangi langsung pemilik toko baju secara online guna menawarkan jasa jahitannya.

"Berbekal pelatihan mengenai media sosial selama manjadi KPM PKH, di masa pandemi ini pun saya buka-buka medsos untuk mencari alamat pemilik toko dan mendatanginya untuk menawarkan jasa jahitan," terang ibu 4 anak ini.

Terlebih, menurutnya, ia telah memiliki sejumlah karyawan yang tetap harus dipenuhi upah kerjanya.

"Dalam masa pandemi ini, berapa pun order jahitan saya terima yang penting ada pemasukan. Di masa pandemi begini, saya terpaksa harus mengurangi jumlah pegawai dari 12 menjadi 5 penjahit, saya juga turun langsung ikut menjahit," terangnya.

Lestari tidak sendiri, tercatat sebanyak 182.611 KPM di Jawa Tengah telah menyatakan diri mundur secara mandiri dari PKH. 

Adapun Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin, menjelaskan pemerintah akan terus memantau dan memberikan pendampingan kepada KPM PKH yang telah graduasi agar mereka tidak jatuh miskin kembali atau turun kelas.

"Ibarat anak sekolah, KPM sudah naik kelas atau sudah lulus. Kalau sudah lulus jangan balik lagi jadi KPM. Kalau sudah lulus, sebaiknya sekolah lagi lebih tinggi," jelas Pepen.

Pepen menambahkan tugas negara dalam mengurangi angka kemiskinan bukan hanya pekerjaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi, lanjutnya, yang lebih penting adalah motivasi dari dalam diri KPM yang bersangkutan.

"KPM harus ada motivasi supaya hidup ke depan lebih baik. Baik bagi KPM, baik pula bagi Indonesia ke depan," tutur pria berkacamata ini.

Bila kemiskinan bisa segera dikurangi, imbuh Pepen, maka harapan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Sosial agar Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah pada tahun 2045, tepat 100 tahun Indonesia merdeka, bisa tercapai dengan baik," katanya. 

Oleh karena itu, Pepen terus menekankan pentingnya peran pendamping PKH yang diharapkan memberikan skill dan pengetahuan kepada KPM, "Termasuk bagaimana mengelola dana bantuan sehingga meningkatkan produktifitas KPM," tandasnya.