JAKARTA (25
Mei 2020) - Menteri Sosial
(Mensos) Juliari P Batubara menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri
1441 Hijriah kepada umat Islam di seluruh Tanah Air. Dia mengajak seluruh
masyarakat untuk tetap semangat menghadapi pandemi ini dan berharap segera
berakhir.
“Saudara-saudaraku
umat Islam, mari terus berdoa agar cobaan ini dapat dilalui dengan baik. Mensos
juga memastikan, negara terus bekerja membantu masyarakat terdampak COVID-19,”
ujar Juliari, melalui akun instagramnya @juliaribatubara, dikutip keterangan
tertulis,Senin 25 Mei2020.
Sebelumnya,
Mensos Juliari, bersama jajaran Kemensos, dan Dirut PT Pos turun langsung ke
berbagai pelosok daerah mengecek dan memastikan distribusi bantuan sosial
(bansos), baik bansos sembako maupun bansos tunai tersampaikan ke tangan
keluarga penerima manfaat (KPM). Menyusuri jalur darat, dua hari sebelum
Lebaran, Mensos bergerak menuju empat kota di Jawa Tengah memastikan bansos
sampai ke tangan KPM. Lalu pagi hingga menjelang sore H-1 (Sabtu, 23 Mei 2020)
beberapa jam sebelum takbir berkumandang, ayah dua anak ini masih turun
lapangan.
Mensos
mengecek proses distribusi bansos di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan
Kota Bogor. “Saya pastikan, bansos sudah sampai ke tangan KPM pada malam
takbiran,” kata Juliari, baru-baru ini. Dari hasil cek langsung ke lapangan di
berbagai daerah, Mensos menyimpulkan proses distribusi bansos trennya semakin
baik, lancar, dan tertib. Dari jutaan penerima bansos, wajar bila ada satu dua
kasus yang mungkin kurang sempurna.
“Mendistribusikan
bantuan kepada sembilan juta kepala keluarga (KK) dalam hitungan pekan, itu kan
bukan pekerjaan mudah. Saya saksikan sendiri, mayoritas masyarakat bisa tertib.
Duduk tenang menunggu giliran dipanggil oleh petugas di Kantor Pos. Kemudian
juga mengenakan masker, dan mengikuti aturan jaga jarak,” katanya. Juliari
mengajak media untuk memberikan perhatian dan apresiasi terhadap kenyataan
mayoritas yang baik ini. Lalu, juga memberikan porsi publikasi yang sewajarnya
untuk satu dua kasus yang lain.
Sekretaris
Jenderal (Sekjen) Kemensos Hartono Laras menyatakan, dalam mengatasi dampak
pandemi COVID-19, Kementerian Sosial menyelenggarakan perlindungan sosial
melalui program reguler yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10
juta keluarga untuk 34 provinsi di 514 kabupaten/kota.
“Sebelumnya,
PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali. Mulai April disalurkan setiap bulan,”
kata Hartono.
Kemudian
Program Bantuan Pangan Non Tunai (Program Sembako), yang menyasar 20 juta
keluarga, untuk 34 provinsi di 514 kabupaten/kota. Program Sembako disalurkan
setiap bulan dan ada kenaikan nilai bantuan dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu
per KPM per bulan.
“Pada kedua
program reguler tersebut, data penerima bansos diambil dari DTKS (Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial) yang datanya diup date oleh pemerintah daerah, dan
ditetapkan setiap tiga bulan sekali ditetapkan oleh Mensos,” ujar Hartono.
Kedua
program yaitu PKH dan Program Sembako (BPNT) menjangkau jumlah keluarga yang
sangat besar. Maka menurut Hartono, dalam masa pandemi ini kedua program juga
harus dipastikan segera tersalurkan untuk mengamankan orang-orang miskin yang
selama ini sudah susah hidupnya dan sangat rentan terkena dampak COVID-19.
“Mereka
harus juga segera menerima bantuan. Alhamdulillah PKH sudah tersalurkan semua
termasuk terhadap penerima yang tambahan. Sedangkan Program Sembako (BPNT)
tinggal sedikit akan tuntas tersalurkan, khususnya sisa terhadap penerima yang
tambahan,” katanya.
Selain
program reguler, Kemensos juga diberi tugas oleh Presiden Jokowi untuk
menyelenggarakan kebijakan jaring pengaman sosial (social safety net).
Kebijakan ini diimplementasikan melalui dua skema bansos non reguler, yakni
Bansos Sembako dan Bansos Tunai. Bansos Sembako bantuan Presiden mencakup
masyarakat terdampak COVID-19 untuk wilayah DKI Jakarta dengan jumlah sasaran
1,3 juta keluarga. Nilai bantuan sebesar Rp600 rib per bulan per keluarga
selama tiga bulan (disalurkan setiap bulan dua kali).
Bansos
Sembako juga menjangkau 600 ribu keluarga terdampak di wilayah perbatasan DKI
Jakarta (yaitu, sebagian Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Depok, Kota Tangerang
dan Kota Tangerang Selatan). Nilai bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan per
keluarga selama tiga bulan (disalurkan setiap bulan dua kali). Kemudian untuk
Bansos Tunai (BST), menjangkau sembilan juta keluarga di 33 provinsi di 503
kab/kota di luar Jabodetabek (di luar penerima PKH dan Program Sembako). Nilai
bansosnya Rp600 ribu per bulan per keluarga selama tiga bulan. Pencairan
bantuan oleh PT Pos dan bank-bank negara.
“Kedua skema
bansos non reguler tersebut, data penerima diusulkan oleh daerah (kab/kota)
sesuai alokasi pagu. Bisa merujuk DTKS di daerahnya masing-masing yang belum
mendapatkan PKH dan Program Sembako (BPNT). Bisa juga dimasukkan keluarga non
DTKS yang terdampak COVID-19,” kata Hartono.
Keluarga
non-DTKS yang terdampak COVID-19 adalah mereka yang tidak mampu memenuhi
kebutuhan dasarnya, para pekerja sektor informal, buruh harian, dan orang-orang
yang kehilangan sumber mata pencahariannya secara mendadak. Mereka berpotensi
menjadi miskin baru- atau masuk masyarakat kondisi sosial ekonomi terendah
(lapis bawah).