LABUAN BAJO (23 Desember 2019) – Labuan Bajo ‘Gerbang Flores’ yang eksotis menjadi salah satu tujuan destinasi wisata turis lokal maupun mancanegara. 

“Labuan Bajo merupakan satu di antara empat destinasi wisata ‘super prioritas’ di Indonesia,” kata Menteri Sosial, Juliari P. Batubara dalam Acara Sosialisasi Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bertempat di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Namun ironisnya, angka kemiskinan di Manggarai Barat pada September 2018 tercatat mencapai angka 18,14% hampir dua kali lipat dari angka kemiskinan tingkat nasional.

"Kami tidak ingin orang bicara Labuan Bajo dimana-mana bahkan di tingkat mancanegara, tapi masyarakatnya masih banyak yang prasejahtera. Ke depan, kemiskinan di Labuan Bajo, di Manggarai Barat harus dikikis habis," tegas Ari, panggilan akrab Mensos.

Dalam sambutannya, Mensos menegaskan bahwa spot-spot wisata yang paling sering dikunjungi wisatawan adalah hal pertama yang harus diberikan intervensi terlebih dahulu. “Jangan sampai nanti wisatawan banyak, tapi rakyatnya tidak menikmati apa-apa,” ungkap Ari. 

Oleh karena itu, Kemensos hadir di Manggarai Barat, khususnya di Labuan Bajo, untuk memastikan masyarakat di Manggarai Barat dapat keluar dari lingkar kemiskinan. Bantuan sosial (bansos) baik PKH, BPNT dan program-program bantuan lainnya diberikan guna mengentaskan kemiskinan di Manggarai Barat. 

"Ke depan, upaya-upaya serius berupa intervensi yang tepat sasaran harus berjalan dengan baik,” kata Ari saat bertatap muka dengan 546 KPM PKH dan BPNT, Senin (23/12) waktu setempat.

Tidak hanya penyaluran bansos dan intervensi yang tepat sasaran, kerjasama antar berbagai pihak pun perlu ditingkatkan. Ari mengatakan bahwa tugas Kemensos dengan beberapa Kementerian lain seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hingga Kementerian Ketenagakerjaan adalah untuk memerangi atau menurunkan angka kemiskinan.

Saat ini, Kemensos telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti BRI yang tidak hanya berperan sebagai lembaga penyalur bansos, tapi juga mendorong KPM untuk menjadi wirausaha mandiri melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Melalui upaya-upaya pemberdayaan diharapkan terjadi percepatan graduasi mandiri, artinya KPM PKH dan BPNT sudah bisa lepas dari program bansos yang selama ini diberikan pemerintah.

Sejak tahun Januari hingga Oktober 2019, sebanyak 50.440 KPM PKH di Provinsi NTT telah graduasi alami. Tercatat 14% dari total peserta PKH di tahun 2019 berhasil graduasi.

“Jika ada KPM yang mungkin hidupnya sudah layak, sudah sejahtera, mereka dapat diganti dengan keluarga yang belum mendapatkan PKH dan BPNT. Mereka yang sudah sejahtera harus legowo, berani mengundurkan diri supaya bisa diberikan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan,” ujar Ari.

Sementara itu, berkaitan dengan data kemiskinan, pemerintah daerah setempat dihimbau untuk secara rutin melakukan pemutakhiran data di daerahnya agar program pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Menurut Ari, penting bagi para pemimpin untuk melakukan crosscheck secara langsung, turun ke lapangan dan bertemu dengan masyarakat.

Jika berdasarkan pemutakhiran data masih diperlukan tambahan KPM, dikatakan Ari, Kemensos siap menambah KPM-KPM baru di Manggarai Barat.

Kehadiran Kemensos di Manggarai Barat diharapkan mampu mendorong upaya-upaya pengentasan kemiskinan. “Dalam 6 bulan ke depan, saya harapkan angka kemiskinan di Manggarai Barat sudah turun. Mari kita perangi kemiskinan bersama,” tegas Ari.

Ari mencontohkan, peningkatan kemampuan Bahasa Inggris dapat menjadi salah satu upaya pengembangan SDM. Kemampuan berkomunikasi dengan wisatawan dinilai mampu mendorong minat wisawatan untuk berkunjung ke daerah-daerah wisata.

“Ibu-ibu penerima manfaat PKH, mau belajar Bahasa Inggris, nggak?" tanya Ari. Pertanyaan tersebut langsung mendapat tanggapan dari ibu-ibu KPM PKH. Secara serempak, mereka menjawab “mau” pada Acara Sosialisasi Penyaluran Bansos.

Hadir dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Andy Z.A. Dulung, Bupati Manggarai Barat, Agustinus C. Dula, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Manggarai Barat. Hadir pula mitra kerja Kemensos dari bank penyalur yaitu Senior Vice President BRI, Taufik Hidayat.

Di Kabupaten Manggarai Barat, jumlah warga prasejahtera yang mendapatkan bantuan PKH sebanyak 20.070 KPM dengan nilai 93,2 milyar rupiah dan 22.783 KPM BPNT senilai 10 milyar rupiah. Pada kesempatan ini, Kemensos juga memberikan paket bantuan sembako bagi KPM yang hadir senilai 50 juta rupiah.

“Hingga Bulan Desember, total bantuan yang telah disalurkan sebesar 103,2 miliar rupiah. Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat prasejahtera di Manggarai Barat,” kata Ari.

Dalam kesempatan yang sama, dihadirkan pula KPM PKH Graduasi Sejahtera Mandiri yang diberikan sertifikat dan penghargaan. Salah satunya adalah Ibu Kristina Lamus, yang telah memiliki usaha ternak dan penggilingan padi, serta tanam serai untuk dijual ke hotel-hotel di Labuan Bajo. 

Mensos juga memberikan tabungan senilai satu juta rupiah, persembahan dari BRI kepada tiga anak KPM berprestasi. Salah satu di antaranya adalah Rubianti, yang merupakan Juara 1 Olimpiade Sains Nasional (OSN).

Menutup sambutannya, Ari berpesan agar masyarakat di Manggarai Barat dapat menjaga kelestarian daerahnya, meningkatkan keramahtamahan, menjamin keamanan sehingga ke depan Labuan Bajo akan semakin banyak dikunjungi wisatawan. “Semakin banyak wisatawan datang, akan semakin mampu mensejahterakan rakyatnya,” ujarnya. 

Keamanan di daerah tujuan wisata ‘super prioritas’ harus terjamin. “Artinya, apabila ada potensi rawan harus segera ditanggulangi supaya tidak melebar kemana-mana. Sebab bagi wisatawan, hal yang paling utama ketika mereka datang untuk berwisata adalah keamanannya,” ungkap Ari.

Usai melaksanakan sosialisasi, Mensos Ari menyempatkan mengunjungi wirausaha mandiri KPM PKH, Gerda Lulut, yang merupakan seorang pedagang beras di Pasar Batu Cermin, untuk memberikan KUR BRI senilai 50 juta rupiah guna mengembangkan usahanya.