BOGOR (26 Maret 2024) - Bertujuan menjunjung tinggi kesejahteraan sosial bangsa, Kementerian Sosial bersama Komisi VIII DPR RI menggelar Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Bencana yang di selenggarakan di Ruang Serbaguna, Kantor Bupati Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Dalam kegiatan ini, Kementerian Sosial melalui Sentra Galih Pakuan Bogor beserta Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mengadakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI yang terdiri dari beberapa penyerahan bantuan sosial.

Dalam kunjungannya, Wakil Ketua sekaligus Ketua rombongan Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid menyampaikan pesannya.

"Kami dari Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial mempunyai Kewajiban mengangani 10 Juta Keluarga Penerima PKH, sementara di Bantuan Pangan Sembako kita di beri amanat untuk menyantuni 18 Juta Keluarga Penerima Manfaat dan tambahan situasi tertentu seperti Bencana dll, maka dari itu kita berharap tidak hanya memberi bantuan kepada masyarakat, melainkan mengedukasi mereka agar dapat keluar dari kemiskinan,” ujar Abdul.

Total Keluarga Penerima Manfaat yang akan menerima bantuan dari kegiatan ini yaitu sebanyak 144.010 KPM PKH dan 1.100.443 KPM Sembako Tahap I s.d III, para penerima menerima bantuan yang berbeda berdasarkan asesmen dan kebutuhan penerima.

Bantuan yang di sediakan Kementerian Sosial untuk para KPM diantaranya Bantuan Logistik Kebencanaan sebesar Rp692.582.000, Bantuan PKH sebesar Rp70.682.023.644, Bantuan Program Sembako Tahap I s.d III sebesar Rp214.964.200.000, serta Bantuan Atensi Kebutuhan Dasar, Kewirausahaan dan Alat Bantu Disabilitas sebesar Rp277.710.043, dengan total nilai bantuan sebesar Rp286.616.515.687.

Deni Hardiani (45) Penyandang Disabilitas, salah satu KPM yang menerima bantuan sosial di kegiatan ini mengaku bersyukur.

"Saya hari ini menerima bantuan perlengkapan untuk service handphone, saya sangan berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan, semoga kedepannya lebih baik lagi dan lebih tepat sasaran," ujar Deni.

Turut hadir dalam acara ini Kepala Sentra Galih Pakuan Bogor Rinto Indratmoko, 9 Anggota Komisi VIII DPR RI beserta beberapa Tenaga Ahli, Pejabat Bupati Bogor, Plt. Direktur PSK-BA Kementerian Sosial, Plt. Direktur PPF BNPB, serta Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.