English Bahasa
    |    persuratan@kemsos.go.id
  • Siaran Pers
  • Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

Laksanakan Arahan Presiden, Mensos Awali Program Penurunan Stunting dari Provinsi NTT

Laksanakan Arahan Presiden, Mensos Awali Program Penurunan Stunting dari Provinsi NTT
Penulis :
Koesworo Setiawan

JAKARTA (31 Mei 2021) - Belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kepada para menteri terkait, untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% pada 2024. Presiden memprioritaskan 10 provinsi sebagai daerah dengan penurunan stunting. 

Presiden telah menunjuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai penanggung jawab dan ketua pelaksana dalam penanganan stunting tersebut. Dalam pelaksaannya BKKBN akan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Terkait dengan arahan Presiden, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan siap bekerja menindaklanjuti arahan Presiden. Pada langkah awal, Mensos akan bekerja sama dengan BKKBN.

“Saya akan bekerja sama dengan BKKBN sebagai ketua pelaksana program penurunan stunting. Kami akan memulai program ini dari provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT),” kata Mensos dalam jumpa pers di Kementerian Sosial (31/05).

Mensos memiliki kiat tersendiri. “Untuk mencukupi kebutuhan gizi, ada beras yang disebut beras fortivikasi. Beras itu di dalamnya sudah ditambahkan vitamin. Jadi dengan mengkonsumsi beras tersebut, bisa menambah gizi masyarakat,” katanya.

Salah satu sasaran penting dari program ini adalah remaja putri. “Karena mereka yang rentan menderita anemia ya. Jadi diharapkan dengan asupan beras fortivikasi dan vitamin, anemia bisa diatasi,” katanya. 

Dalam arahannya, Presiden juga meminta agar sosialisasi pencegahan stunting disambungkan dengan program perlindungan sosial pemerintah, terutama Program Keluarga Harapan (PKH) dan pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako dan pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu.

Sebanyak 10 daerah diketahui merupakan daerah dengan prevalensi stunting yang tertinggi, yakni NTT, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Presiden menginginkan, Mendagri dan para gubernur bisa menyampaikan, agar bupati, wali kota, sampai ke kepala desa terutama untuk 10 provinsi tersebut agar betul-betul bisa konsentrasi dan fokus untuk penurunan stunting. Hingga tahun 2024, ditargetkan angka stunting turun dari 27,6% menjadi 14%.

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI
Bagikan :