English
Bahasa
DeskripsiSurat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya yang memuat di antaranya yakni:Pencegahan korupsi khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya atau perayaan hari besar lainnya;Pegawai negeri/Penyelenggara Negara menjadi teladan untuk tidak meminta, memberi, dan men...
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat...
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam sa...
Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Biro Perencanaan Kementerian Sosial menyusun Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023. Laporan ini menguraikan indikator kinerja utama, rencana strategis, rencana kinerja, perjanjian kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran BIr...
Kementerian Sosial sebagai Badan publik memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Kementerian Sosial telah melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) untuk mendapatkan umpan-balik atas kualitas pelayanan yang telah dilakukan.SKM tersebut se...
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara t...
Pedoman ATENSI Penyandang Disabilitas Tahun 2022 merupakan Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. ATENSI Penyandang Disabilitas adalah layanan rehabilitasi sosial bagi penyand...
Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terus berupaya melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan layanan Rehabilitasi Sosial bagi para Korban Bencana dan Kedaruratan secara komprehensif dan terstandar. Salah satunya melalui program ATENSI. Pedoman Operasiona...
Buku Pedoman Operasional ini sebagai acuan bagi UPT/ LKSA, Pemerintah Daerah dan mitra lainnya dalam penyelenggaraan layanan ATENSI bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, balita, anak jalanan dan anak yang membutuhkan pengembangan fungsi sosial. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang ...
Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) merupakan program unggulan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Pendekatan yang dilakukan dalam menerapkan ATENSI adalah manajemen kasus, yang merupakan suatu langkah sistematis untuk mengatur dan melakukan layanan dalam rangka mengatasi masalah perlindunga...
Pemenjaraan Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dianggap sebagai upaya pilihan terakhir. Berkaitan dengan hal tersebut, pasal 105 huruf (f) mewajibkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membangun Lembaga Penyelen...
Dalam rangka akuntabilitas laporan keuangan, Kementerian Sosial menyusun Laporan Ringkas Anggaran (LRA) Tahun 2022. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian Sosial tahun 2022.Dokumen LRA Kemensos Tahun 2022 silakan klik disini...
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat...
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam sa...
Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Direktorat Jaminan Sosial menyusun Laporan Kinerja 2022. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Direktorat Jaminan Sosial tahun 2022....
Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam menyusun Laporan Kinerja 2022. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam tahun 2022....
Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam menyusun Laporan Kinerja tahun 2022. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Al...
Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menyusun Laporan Kinerja 2022. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tahun 2022....
Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat menyusun Laporan Kinerja 2022. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat tahun 2022....
Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Kementerian Sosial menyusun Laporan Kinerja 2022. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian Sosial tahun 2022....
21 - 40 of ( 176 ) records