JAYAPURA (25 Maret 2021) - Bertempat di ruang Wakil Bupati Kab. Keerom Papua, perwakilan dari BBPPKS Jayapura dan Unicef Papua diterima secara resmi oleh Bapak Wahfir Kosasih (Wakil Bupati Kab. Keerom)

Perwakilan BBPPKS Jayapura Dr Kasim Saleh AKS. MM menyampaikan tentang pentingnya validasi dan verifikasi data penerima bantuan sosial serta program prioritas nasional dari Kementerian Sosial RI seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Bantuan Sosial Tunai (BST) serta program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

SLRT merupakan program prioritas presiden Joko Widodo (reformasi perlindungan sosial) yang berfungsi sebagai berikut : Mengintegrasikan informasi, data dan layanan kesejahteraan sosial, Mengidentifikasi dan menangani keluhan serta melakukan rujukan, Mencatat kepesertaan dan kebutuhan program, Mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, dan Membantu pelaksanaan pemutakhiran DTKS menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Pada kesempatan yang sama ibu Dhiana Anggraeni Staf Perlindungan Anak Unicef menjelaskan tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI). Dimana program ini memiliki Focus utama adalah Rehabilitasi Sosial sebagai upaya pemulihan keberfungsian sosial dan pengurangan tingkat kerentanan anak (early intervention) terhadap ancaman dan dampak merugikan dari segala bentuk tindak kekerasan dan penelantaran.

Kunci Utama PKSAI adalah Kecepatan dan ketepatan merespon, Ketepatan identifikasi kelompok anak rentan dan permasalahan spesifik, dan Integrasi penyelenggaraan layanan pengurangan resiko oleh multi-aktor. Strategi utama PKSAI Kolaborasi lintas OPD dan lembaga masyarakat dalam penyelenggaraan layanan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Respon Pemda Kab. keerom dalam menindak lanjuti sosialisasi dan advokasi program kementerian sosial dan Unicef sangat baik, yang ditandai dengan melakukan pertemuan lanjutan untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan program program tersebut dengan organisasi perangkat daerah terkait seperti Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta Bapeda Kab. Keerom