Jakarta (27 Desember 2024) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bahas sinergi program kerja Kementerian Sosial bersama ratusan perwakilan dari pemerintah daerah meliputi dinas sosial provinsi, dinas sosial kabupaten dan dinas sosial kota di seluruh Indonesia. Dalam pertemuan daring yang diadakan Jumat (27/12/2024) tersebut, menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama membangun sinergi guna mewujudkan Asta Cita.

“Sebagai penyelenggara negara, pemerintah sebagai lokomotif pembangunan harus melakukan kolaborasi besar-besaran,” ujar Gus Ipul pada pertemuan yang dihadiri lebih dari 300 perwakilan dinas sosial dari berbagai daerah tersebut.

Dalam memperkuat kolaborasi tersebut, Gus Ipul memaparkan beberapa arah kebijakan kerja Kemensos tahun 2025 yang hendaknya diselaraskan dengan pemerintah daerah. Pertama ialah memastikan sinergi kebijakan dan strategi antara Kemensos dan Dinas Sosial. Keselarasan itu harus didukung juga dengan adanya ruang lingkup kerja yang sama, mencakup perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial. Ketiganya mencakup seluruh fase kehidupan masyarakat.

“Kementerian Sosial memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, terutama dalam memberikan perlindungan sosial sepanjang hayat. Program ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dalam semua fase kehidupan rakyat Indonesia,” lanjut Gus Ipul.

Pemerintah daerah melalui dinas sosial dihimbau untuk dapat meningkatkan kontribusi dalam lingkup rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Saat ini, Kemensos tengah mengupayakan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari berbagai daerah untuk bisa menunjang pemenuhan target rehabilitasi sosial.

Kini, Kemensos sedang berupaya untuk menggeser fokus perlindungan dan jaminan sosial menjadi pemberdayaan sosial. Karenanya, Kemensos membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya dinas sosial untuk menggalakkan program pemberdayaan di daerah. Salah satu upaya yang bisa ditempuh ialah dengan memaksimalkan pendamping dan pilar-pilar sosial yang ada di daerah.

Dalam pertemuan daring tersebut, Gus Ipul juga menegaskan pentingnya graduasi agar bantuan sosial tidak menjadi sebuah ketergantungan bagi para penerima manfaat. Ia mengajak pemerintah daerah untuk memberikan lebih banyak skema pemberdayaan mandiri. 

Hal ini juga penting untuk mendukung target graduasi yang diberikan Gus Ipul bagi masing-masing pendamping. Ia menargetkan setiap pendamping untuk meluluskan 10 keluarga penerima manfaat (KPM) setiap tahunnya. Jika target tersebut tercapai, maka sebanyak 340.000 KPM bisa lulus dari program bansos setiap tahunnya.

Senada dengan Gus Ipul, Wamensos Agus Jabo juga menegaskan bahwa graduasi KPM merupakan salah satu hal yang harus menjadi perhatian utama upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Karenanya, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak.

“Jadi bagaimana kemudian kita bisa berkoordinasi, bersinergi agar apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden dalam pengentasan kemiskinan itu bisa dilaksanakan bersama-sama sehingga target waktu, target penurunan kemiskinan bisa tercapai,” kata Wamensos Agus Jabo

Selain menyelaraskan arah kerja, Gus Ipul juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersama-sama mengawal penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang saat ini sudah mencapai pemadanan tahap akhir di Badan Pusat Statistik. “Kita sebagai pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah harus satu suara untuk mensinergikan pelaksanaan program sosial,” pungkasnya.