BEKASI (6 Oktober 2022) - Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengatakan penting melakukan kampanye bebas pasung dan menghapus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental/psikososial. Hal ini disampaikan pada Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS) yang diselenggarakan Kementerian Sosial di Sentra Terpadu "Pangudi Luhur" di Bekasi, Kamis (6/10). 

"Masih banyak yang mengalami gangguan jiwa lalu dipasung. Ini tidak memperbaiki kondisi bersangkutan, malah memperburuk karena akan berakibat pada gangguan kesehatan yang lain. Melalui acara ini, kita ingin menyampaikan bahwa kondisi ini bisa disembuhkan," ungkap Mensos Risma. 

Selain itu, masalah kesehatan jiwa merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang cenderung meningkat setiap tahunnya, terutama pada masa pandemi Covid-19. 

HKJS, yang jatuh pada 10 Oktober ini, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat di seluruh dunia tentang isu-isu kesehatan jiwa, tantangan dan solusi penanganannya.

Isu seputar penyandang disabilitas mental/psikososial juga meliputi stigmatisasi, ketelantaran, pasung, rehabilitasi medis dan sosial, ketersedian obat, aksesibilitas serta peran pemerintah daerah.

"Seminar HKJS ini terselenggara dalam rangka memberi pemahaman tentang isu-isu kesehatan jiwa. Mereka (penyandang disabilitas mental/psikososial) bisa bekerja dengan rekomendasi dokter/psikiater," kata Mensos Risma. 

Pada peringatan HKJS ini, Kemensos melalui 4 sentra terpadu dan 27 sentra telah memberikan bantuan kepada 2.032 orang dengan nilai bantuan Rp1,85 miliar kepada penyandang disabilitas mental/psikososial. 

Rincian layanan yang diberikan yaitu bagi korban pasung  56 orang, perekaman identitas 420, vaksinasi bagi 402 orang, pemeriksaan kesehatan bagi 748 orang dan reunifikasi (mempertemukan dengan keluarga) bagi 431 orang. 

Saat acara berlangsung, Mensos juga menyapa dan berkomunikasi dengan keluarga dan disabilitas mental/psikososial (ODGJ dan pendamping keluarga). Secara simbolis, Mensos Risma juga menyerahkan bantuan ATENSI kepada 15 orang disabilitas mental/psikososial yang hadir. 

Dalam dialognya dengan salah satu ODGJ usia anak, bernama Marsya Greflin Mariani Kapia, di Sentra "Tumou Tou" di Manado, terungkap bahwa mereka yang sembuh masih bisa mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke sekolah.

"Sayang, mau apa? Keinginan kamu apa?," tanya Mensos kepada Marsya melalui pertemuan virtual.

"Saya ingin sekolah, Bu," jawab Marysa dengan tegas. Saat itu juga, Mensos Risma meminta Kepala Sentra "Tumou Tou" di Manado untuk mewujudkan keinginan Marsya.

Kemudian, dilakukan juga penelusuran identitas/perekaman data kepada 15 orang disabilitas mental/psikososial dan reunifikasi disabilitas mental/psikososial yang sudah menerima layanan rehabilitasi sosial agar diketahui identitas diri dan keluarganya. 

Mensos Risma berpesan kepada keluarga dan masyarakat jika ada penyandang disabilitas mental, seperti Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) segera melapor ke pemerintah daerah, maupun ke sentra terpadu/sentra milik Kemensos. 

"Silakan komunikasikan dengan pemerintah daerah atau ke sentra dan balai kami, bisa juga ke Command Center Kemensos di nomor 171. Nanti akan kami tangani, akan kami jemput," ungkap Mensos Risma di hadapan awak media. 

Kegiatan ini dihadiri juga oleh Pejabat Eselon I yakni Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Pepen Nazaruddin dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto, Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial, jajaran Pemerintah Kota Bekasi, jajaran Kementerian Ketenagakerjaan, Psikiater dan Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI).

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI