Jakarta  (11 November 2024) – Untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo, Kementerian Sosial akan mengacu pada kerangka kebijakan dan akurasi data.

Hal itu diungkapkan dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan Kepala Kantor Staf Presiden Anto Mukti Putranto dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto di Kantor Staf Presiden, Senin (11/11/2024).

“Presiden pada dasarnya meminta kepada kami untuk memvalidasi data,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan, data menjadi sangat penting dalam menjalankan sebuah program agar tidak salah sasaran. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kata dia, akan ada data tunggal sebagai acuan dalam menjalankan seluruh program Kementerian/Lembaga dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertanggung jawab mengemban amanah tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Gus ipul juga menerangkan berbagai program dari Kemensos yang bertujuan dalam mengurangi angka kemiskinan. Salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH)

 PKH ini menjadi unggulan dari Kemensos. “Untuk itu kami berharap agar selalu mendapat pendampingan dari Kantor Staf Presiden dan BPPIK dalam realisasinya. Jika ada masukan dalam pelaksanaan atau prosedur (program) dari Kemensos akan coba kami sesuaikan,” jelasnya. 

Menurut Anto, KSP memang bertugas dalam mengawasi langsung kegiatan-kegiatan yang menjadi program prioritas Presiden. “Presiden meminta data yang akurat yang akan dimanfaatkan oleh Kementerian lain terkait menjalankan program Presiden,” katanya.

Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto menegaskan kepada seluruh aparat negara untuk menjadi contoh teladan agar penurunan angka kemiskinan dapat segera dientaskan. “Sehingga nanti setiap tahun kita bisa buat hingga 0% seperti arahan Presiden,” ungkapnya.