KABUPATEN BANDUNG (9 Januari 2021)– Menteri Sosial Tri Rismaharini beserta wakil ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menghadiri peluncuran program “Indonesia Mendengar” di GOR Al-Hayu Baleendah, Bandung. Program Indonesia Mendengar merupakan upaya pemerintah memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas sensorik netra dan penyandang disabilitas sensorik rungu wicara.
Program yang digagas oleh Kementerian Sosial ini bertujuan untuk memberikan akses informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas dan pelaksanaan terapi bagi penyandang disabilitas untuk memaksimalkan fungsi-fungsi tubuh yang dimilikinya.
"Ini upaya Kementerian Sosial agar saudara-saudara kita penyandang disabilitas bisa akses informasi. Mereka diberi telepon pintar yang dilengkapi aplikasi yang bisa mencatat secara otomatis berdasarkan suara yang tertangkap oleh telepon pintar tersebut", ungkap Menteri Sosial Tri Rismaharini saat meluncurkan program Indonesia Mendengar (8/1).
Peluncuran program “Indonesia Mendengar” yang dilaksanakan secara luring dan daring serentak di beberapa daerah juga dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto yang berada di Serang. Sedangkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka terpantau menghadiri acara dari wilayah Bogor, yaitu di Balai Besar Inten Soeweno.
“Saya dari Serang, ramai sekali di sini. Saya sudah menyerahkan bantuan dari Bu Menteri, ada motor, alat bantu dengar, dan lainnya. Pokoknya Kemensos TOP, terimakasih Bu Menteri” ucap Yandri yang mengikuti acara ini secara daring.
Anggota komisi VIII DPR RI lainnya yang turut serta menyaksikan peluncuran program “Indonesia Mendengar” yaitu Idah Syahidah Rusli Habibie di Gorontalo, Kesuma Kelakan di Bali, Mohammad Saleh di Bengkulu, Nanang Samodra di Mataram, Matindas J. Rumambi di Palu, Surahman Hidayat di Sukabumi, Muslich Zainal Abidin di Temanggung, Muhammad Rizal di Jakarta, Nur Azizah Tamhid di Bekasi, Wastam di Purwokerto, dan Hasan Basri Agus di Jambi.
Dalam program “Indonesia Mendengar” Kementerian Sosial melalui balai besar, balai dan loka menyiapkan bantuan aksesibilitas sebanyak 262 khusus untuk penyandang disabilitas rungu wicara yang terdiri dari alat bantu dengar, hp bicara/ponsel pintar dengan aplikasi transkrip instan, tablet dan laptop bicara dengan aplikasi jaws, serta peluit.
Selain itu Kemensos juga memberikan bantuan sebanyak 456 item berupa tongkat penuntun adaptif, tongkat pintar, kursi roda, kursi roda anak, tongkat kruk, tripot, walker, kaki palsu, bantuan kewirausahaan, kursi roda 2 in 1, laptop, printer, tablet, peralatan reparasi HP, sampai sepeda motor roda 3 boks alumunium. Total bantuan aksesibilitas diterima oleh 718 penerima manfaat.
Mensos Risma berharap, dengan alat bantu, penyandang disabilitas bisa semakin mandiri. “Selanjutnya mereka bisa meningkatkan akses pada kegiatan produktf dan pada gilirannya meningkatkan kapasitas keuangan mereka,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ace Hasan menyatakan, program “Indonesia Mendengar” yang diluncurkan Kemensos merupakan terobosan yang sangat positif. “Karena tidak semua kelompok penyandang disabilitas memiliki akses untuk mendapatkan alat bantu. Dengan program ini, kini akses tersebut bisa terbantu dengan lebih baik,” katanya.
Ace Hasan menambahkan bahwa Komisi VIII DPR RI siap mendukung Kementerian Sosial baik dari segi anggaran maupun program yang diusulkan. “Kami akan memberikan dukungan kepada Kemensos dari segi anggaran untuk penyediaan alat-alat bagi disabilitas. Yang terpenting adalah Kemensos sangat kami appresiasi dengan program “Indonesia Mendengar.” ujarnya.
Tak hanya itu Ace Hasan juga berharap Kemensos melalui program lainnya dapat terus membantu kaum difabel membangun kemandirian mereka.
“Kita harapkan bukan saja dengan “Indonesia Mendengar”, tapi nanti ada program Indonesia Melihat dan Indonesia Melangkah sehingga keterbatasan fisik yang dimiliki oleh kelompok difabel dapat dimaksimalkan fungsinya sehingga mereka bisa berdaya dan mereka mampu untuk membangun kemandiriannya,”pungkas Ace.
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI