JOMBANG (6 Februari 2022) - Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta kepada semua pihak untuk memastikan bantuan sosial (bansos) tuntas tersalurkan pada pertengahan bulan ini. Dari mengamati pola salur bansos di berbagai daerah, secara umum Mensos melihat ada keterbatasan petugas menjangkau kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas.

“Kalau saya amati di berbagai daerah, kebanyakan kurangnya akselerasi salur bansos terkait dengan bagaimana menjangkau kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas. Mereka ini karena kondisinya kan tidak mudah kalau harus datang ke kantor bank, misalnya,” kata Mensos saat meninjau percepatan pencairan bantuan sosial di Jombang (06/02).

Hari ini, Mensos meninjau percepatan pencairan bantuan sosial di sejumlah lokasi di Kabupaten Jombang. Titik kunjungan Mensos adalah di Kantor Kecamatan Tembelang, Kantor Kecamatan Mojoagung, dan Kantor Kecamatan Ngoro. Hadir bersama Mensos, anggota Komisi VIII Hj. Sadarestuwati, dan Wakil Bupati Jombang Sumrambah.

Pencairan bansos yang dilakukan hari ini adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako Reguler, BPNT/Kartu Sembako PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Di Kabupaten Jombang, cukup banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum melakukan transaksi.

Menurut Mensos, di sejumlah daerah, bansos yang belum salur berkisar 15-20%. Dari 21 kecamatan di Kabupaten Jombang, total KPM BPNT/Kartu Sembako yang belum transaksi mencapai 13.105 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan sebanyak 8.825 KPM belum menerima bantuan.

Di Kabupaten Jombang, terdapat 4 kecamatan dimana angka bansos yang belum cair di atas 1000 KPM, yakni Kecamatan Bareng, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Mojoagung, dan Kecamatan Ngoro. Dari penjelasan petugas terkait, penyebab tingginya angka bansos yang belum cair, bisa bermacam-macam.

Untuk mengakselerasi pencairan bantuan, Mensos menyerukan kepada berbagai pihak untuk meningkatkan koordinasi. Kepada bank penyalur, Mensos meminta agar bernisiatif jemput bola.

“Kalau harus mengumpulkan lansia, penyandang disabilitas atau yang sakit, di satu tempat di kabupaten, ya berat. Makanya bank saya minta untuk bergerak  door to door  mendatangi KPM,” kata Mensos.

Untuk keperluan itu, Mensos meminta dukungan semua pihak termasuk pemda menggunakan berbagai fasilitas yang memungkinkan salur bansos mendekati lokasi tinggal KPM. Apakah itu Kantor Camat, Kantor Desa/Lurah, atau fasilitas lain yang memungkinkan.

Pada kesempatan tersebut, Mensos juga menekankan pentingnya peran pendamping sosial dalam mengakselerasi salur bansos. Sebagai garda depan dalam membantu memastikan program untuk masyarakat prasejahtera berjalan dengan baik. 

Dalam kaitannya dengan percepatan salur bansos, Mensos meminta pendamping juga untuk meningkatkan inisiatif, membantu memastikan percepatan salur bansos. 

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI