JAKARTA (31 Desember 2022) - Selama dua tahun terakhir, Kementerian Sosial terus memperkuat tugas utama dalam penanganan kemiskinan. Berbagai program dan kebijakan Kemensos diarahkan untuk mendorong pemulihan perekonomian terutama dengan menjaga dan memperkuat daya beli masyarakat miskin dan rentan.

Di bawah arahan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Kemensos mengimplementasikan berbagai kebijakan mempercepat penanganan kemiskinan. Ada dua strategi utama Kemensos dalam mengakselerasi penanganan kemiskinan di Indonesia, yakni mendorong peningkatan pendapatan dan mengurangi pengeluaran masyarakat miskin dan rentan. 

Mensos Risma menjelaskan strategi meningkatkan pendapatan dilakukan dengan menghidupkan “mesin kedua” di keluarga (bisa ibu atau bapak).

Caranya, dengan memberikan kesempatan kerja atau meningkatkan kemampuan kewirausahaan bagi “mesin kedua”. “Dengan demikian, dalam keluarga tersebut, pasangan suami istri sama-sama memiliki kegiatan produktif,” kata Mensos Risma.

Untuk meningkatkan pendapatan, Kemensos memberikan akses kepada kolompok marjinal, yakni pemulung, gelandangan, dan pengemis, dengan dunia kerja. Di bawah pembinaan sentra milik Kemensos, mereka diberi pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, seperti pelatihan kuliner, budidaya ikan, pengelolaan sampah, budidaya tanaman hidroponik, ternak ayam, dan sebagainya.

Mensos menginstruksikan semua sentra untuk mendirikan Sentra Kreasi Atensi (SKA), yaitu wadah bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sudah mendapatkan pelatihan di sentra untuk memasarkan hasil kreasinya, dengan mengelola warung, salon, kafe, laundry, galeri jahit, dan sebagainya.

Untuk mengurangi pengeluaran keluarga miskin, Mensos akan terus melanjutkan kebijakan bantuan sosial (bansos). “Untuk mengurangi beban ekonomi diterapkan kebijakan subsidi secara proporsional dan dengan bantuan sosial yang mencakup kebutuhan pokok (sembako), kesehatan, serta pendidikan,” kata Mensos.

Bansos reguler Kemensos meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menjangkau 18,8 juta KPM. Meskipun, statistik penularan virus terus melandai, namun dampak pandemi masih dirasakan oleh kelompok rentan.

Untuk itu, Kemensos tetap melanjutkan program rehabilitasi sosial untuk masyarakat terdampak, termasuk di antaranya anak-anak yatim, piatu dan yatim piatu (YAPI) yang orang tuanya wafat karena COVID-19. Atas persetujuan DPR, bantuan diperluas kepada anak-anak YAPI tidak terdampak COVID-19 yang berada di dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Sejalan dengan itu, Kemensos terus memperbaiki kualitas data. Atas instruksi Mensos, akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan dengan menambahkan fitur “usul” dan “sanggah” di aplikasi CekBansos. Dengan fitur “usul”, masyarakat bisa mengajukan nama yang dinilai layak menerima bansos dan fitur “sanggah”, apabila menemukan penerima bansos yang sebenarnya tidak layak.

Kemensos juga menjawab permasalahan bansos salah sasaran dengan menerapkan teknologi geo-tagging. Dengan bantuan citra satelit dapat diketahui kelayakan penerima bantuan dari kondisi rumahnya.

Inovasi teknologi juga diterapkan pada pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas. Mensos mendorong Sentra Kemensos di seluruh daerah untuk menerapkan inovasi dalam penyediaan alat bantu untuk mendukung gerakan Indonesia Melihat, Indonesia Mendengar dan Indonesia Melangkah.

Sentuhan teknologi meliputi kursi roda elektrik, motor niaga roda tiga, tongkat adaptif disabilitas netra, dan lain sebagainya. Motor roda tiga telah membantu Gading, penyandang disabilitas ganda meningkatkan mobilitas dan  pendapatannya.

Sepanjang tahun 2022, telah didistribusikan alat bantu kepada 1.145 PPKS dengan nilai bantuan Rp3.465.849.824 untuk program Indonesia Mendengar; untuk Indonesia Melihat menjangkau 2.116 dengan nilai Rp23.393.366.000; dan Indonesia Melangkah menjangkau 6.960 PPKS dengan nilai Rp10.138.310.459. Dengan demikian, total alat bantu telah menjangkau 9.229 PPKS dengan total bantuan Rp36.997.526.283

Dalam forum the High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities (HLIGM-APDPD) di Jakarta, kebijakan Kemensos dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas mendapatkan pujian. HLIGM-APDPD menyepakati Jakarta Declaration.

Salah satu perhatian terhadap penyandang disabilitas di tengah ancaman bencana hidrometeorologi, Kemensos menyiapkan Difabel Relawan Tanggap Bencana (Difagana). 

Mensos juga menginstruksikan kepada jajarannya, termasuk unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia untuk menggencarkan pembebasan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dari pemasungan. Kepada masyarakat, Mensos menyerukan agar tidak ada lagi pemasungan. Selain melanggar hak-hak mereka sebagai manusia, ODGJ juga bisa disembuhkan.

"Saya minta tidak ada lagi pemasungan. Penderita gangguan jiwa bisa disembuhkan dengan minum obat secara teratur," katanya. Mensos menekankan pentingnya memperkuat lingkungan inklusif, yang memberikan kesempatan sama bagi penyandang disabilitas meraih kemandirian dan kesejahteraan sejalan dengan prinsip no one left behind. Hal ini sejalan dengan tema HDI tahun 2022, yakni "Partisipasi Bermakna Menuju Pembangunan Inklusif yang Berkelanjutan".

Penerapan inovasi tidak hanya dipahami dalam konteks rekayasa teknologi, namun juga dalam implementasi program. Dalam program perlindungan sosial selama tanggap darurat, Kemensos tidak hanya menyalurkan bantuan logistik. Melalui UPT dan relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana), Kemensos meningkatkan pelayanan kepada pengungsi dengan menyediakan palet, dan membangun instalasi air bersih.

Di lokasi gempa Cianjur, Kemensos memberikan pelatihan vokasional kepada para pengungsi. Diantaranya, keterampilan memasak dalam program "dapur kreasi", menganyam, membuat batu bata untuk para pria, dan sebagainya. Di penghujung masa tanggap darurat, jajaran Kemensos mendirikan "Cafe Kreasi". "Dengan cafe ini, diharapkan  menjadi bekal para pengungsi mandiri secara ekonomi pasca-gempa," kata Mensos.

Kebijakan penting lainnya adalah penyiapan lumbung sosial. Selain makanan, di sini siapkan juga genset, penjernih air, bahan bakar, tenda, selimut, tikar, dan kebutuhan lain sesuai kondisi lokal. Dengan ketersediaan material kebutuhan hidup, diharapkan masyarakat yang terputus aksesnya akibat bencana, tetap bisa bertahan sampai bantuan tiba.

Capaian kinerja Kemensos mendapat berbagai apresiasi dari sejumlah pihak. Dalam survei Litbang Kompas, bidang kesejahteraan sosial mencapai kepuasan tertinggi yakni 78,3% (Januari 2022) dan 73,4% (Juni 2022).

Kementerian Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, menganugerahkan penghargaan atas komitmen membangun  kawasan 3T. Survei Indonesia Political Opinion (IPO) dan Indikator Politik Indonesia (IPI), Kemensos dinilai berkinerja paling memuaskan. Selain itu, Ombudsman RI juga menganugerahkan penghargaan kepatuhan standar pelayanan publik dengan predikat kepatuhan tinggi.

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI