Surat Edaran Menteri Sosial No. 2 Tahun 2023

Surat Edaran  Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya...

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor  4442 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan mengikuti Pelatihan Pembelajaran secara Elektronik Program Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Sosial RI....

Rangkaian Acara HLIGM-FRPD

      Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) menggelar pertemuan tingkat tinggi negara-negara Asia Pasifik dengan nama High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities (HLIGM-FRPD). Pertemuan diselengga...

Rencana Kerja Kementerian Sosial Tahun 2022

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam sa...

Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2021

Dalam rangka akuntabilitas laporan keuangan, Kementerian Sosial menyusun Laporan Ringkas Anggaran (LRA) Tahun 2021. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian Sosial tahun 2021....

Laporan Kinerja Kementerian Sosial 2021

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Kementerian Sosial menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021 yang di dalamnya menjelaskan tentang rencana kinerja, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan anggaran....

Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2022

Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial...

Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2022

Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial...

Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2021

Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial...

Peraturan Menteri PANRB No. 7 Tahun 2022

Peraturan Menteri PANRB No. 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi...

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2022

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali...

Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2022

Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI...

Pedoman Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Stunting Bagi SDM Kesos

Pedoman ini memuat acuan pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Stunting yang akan dilaksanakan oleh Bala Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Wilayah I-VI di seluruh Indonesia yang ditujukan kepada SDM Kesos dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di In...

Surat Edaran Menteri PANRB No. 13 Tahun 2022

Surat Edaran Menteri PANRB No. 13 Tahun 2022 Tentang Cuti Pegawai ASN selama periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H...

Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022

Surat Edaran Menteri Sosial No. 2 Tahun 2022 tentang Pengamanan Dan Perlindungan Anak DI Berbagai Lingkungan...

Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak

Buku Pedoman Operasional ini sebagai acuan bagi Balai/LokaAnak, Panti/ LKSA, Pemerintah Daerah dan mitra lainnya dalam penyelenggaraan layanan ATENSI bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, balita, anak jalanan dan anak yang membutuhkan pengembangan fungsi sosial. Penyelenggaraan reha...

Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

Pedoman operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (ATENSIKPN) ini disusun agar tersedianya panduan sistematis dan terstandar bagi Sentra/Loka Rehabilitasi Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), keluarga korban penyalah...

Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (RSTS KPO)

Pedoman ATENSI Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang bertujuan untuk memberikan acuan bagi pelaksanaan program kegiatan ATENSI dan menguraikan mekanisme serta prosedur kerja rehabilitasi sosial melalui Balai/Loka Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)...

Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Lansia)

Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dimaksudkan sebagai acuan bagi satuan kerja di lingkungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Pemerintah Daerah, Lembaga Kesejahteraan Sosial, komunitas serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan, implement...

Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

ATENSI Penyandang Disabilitas adalah layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fi...