Legislator Ajak Masyarakat Berpartisipasi Aktif Awasi Penyaluran Bantuan Sosial

SUBANG (14 Desember 2022) - Komisi VIII DPR RI mengakui pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi penyaluran bantuan. Menurutnya, pengawasan dari masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari proses penyaluran bantuan itu sendiri.

“Kami, pemerintah, pada dasarnya, butuh masyarakat yang partisipatif untuk membantu kami melakukan pengawasan penyaluran bantuan,” kata anggota Komisi VIII DPR-RI Maman Imanul Haq saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Masa Sidang II Tahun 2022-2023 bersama Kementerian Sosial di Kabupaten Subang, Senin (12/12).

Maman mengutarakan bahwa partisipasi aktif masyarakat berdampak besar ketika di daerah masing-masing, ada orang-orang yang memang membutuhkan, namun belum tersentuh bantuan.

Dia lantas mengambil contoh salah satu daerah di Kabupaten Subang, yang ia temukan sendiri, warganya memiliki rumah tidak layak. “Seperti yang saya temukan di Pamanukan, beberapa warga memiliki rumah kurang layak, tidak beratap. Nah, hal-hal seperti ini perlu respon yang cepat,” ucap dia.

Lebih lanjut, dikatakan Maman, akan dilakukan evaluasi secara berkala sejauh mana pengawasan itu tepat sesuai dengan apa yang diharapkan.

Senada dengan Maman, Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Salahuddin Yahya menyampaikan adanya kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke berbagai daerah dimaksudkan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan dapat diawasi.

Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ini, dinilai Salahuddin, sebagai suatu hal positif lantaran beberapa permasalahan justru dapat teridentifikasi lewat kunjungan ini.

“Ini adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, dan betul-betul mengafirmasi bantuan-bantuan sosial yang disalurkan Komisi VIII atau pemerintah melalui Kemensos. Ada beberapa permasalahan yang teridentifikasi dari kunjungan kerja ini, untuk kemudian dicarikan solusinya,” ucap dia.

Permasalahan itu, diakuinya, mayoritas datang dari persoalan terkait data. Untuk menyelesaikan permasalahan itu, pihaknya menyebut upaya yang dilakukan Kemensos yaitu dengan meningkatkan kualitas data.

“Berbagai macam modifikasi sistem aplikasi dan pola interaksi, termasuk komunikasi dengan pendamping, komunikasi dengan pemerintah daerah, itu dilakukan untuk mengupayakan cleansing data di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin),” katanya menjelaskan.

Dia pun menegaskan bahwa peningkatan kualitas data dari tahun ke tahun menjadi harapan bersama, “Memang itu yang kita inginkan supaya ketepatan sasaran bantuan-bantuan sosial itu juga bisa lebih maksimal,” ucapnya.

Pada kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di Kabupaten Subang, sepuluh penerima manfaat dihadirkan untuk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dan Sembako secara simbolis.

Adapun, pada Desember 2022, BLT BBM telah tersalur kepada 192.187 KPM dengan besaran Rp57.656.100.000, bantuan Sembako kepada 145.363 KPM dengan besaran Rp87.217.800.000, serta bantuan PKH kepada 68.556 KPM dengan besaran Rp45.222.975.000, sehingga total bantuan yang disalurkan di Kabupaten Subang mencapai Rp190.096.875.000.

Turut hadir, Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi, Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial Beni Sujanto, hingga Kepala PT. Pos Indonesia diwakili oleh Executive Manager PT. Pos Indonesia Cabang Kabupaten Subang.

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI