Kemensos mengerahkan seluruh sumber daya untuk memastikan bansos tersalur kepada penerima manfaat

JAKARTA (1 JANUARI 2022) – Pada Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo (30/12/2021), Menteri Sosial Tri Rismaharini telah melaporkan proses realisasi bantuan sosial Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021. 

Dari pagu anggaran bansos PEN 2021 sebesar Rp101.404.926.150.000, per tanggal 30 Desember 2021, Kementerian Sosial telah merealisasikan sebesar Rp100.290.493.900.000 (97,83%).

Kontribusi Kemensos dalam program PEN tahun 2021 diwujudkan dalam lima program yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/BPNT Reguler, Kartu Sembako/BPNT PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) atau Bansos Usulan Daerah, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Sembako Kemiskinan Ekstrem.

PKH menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran Rp28.310.134.350.000 telah mencapai realisasi Rp27.931.277.200.000 (98,66%). Kartu Sembako/BPNT Reguler menjangkau 18,8 juta KPM dengan anggaran Rp48.691.904.400.000 telah mencapai realisasi Rp47.875.833.000.000 (98,69%).

Untuk program Kartu Sembako/BPNT PPKM (Usulan Daerah) yang menjangkau 5,9 juta KPM dengan anggaran Rp7.080.000.000.000 telah direalisasikan Rp6.809.648.400.000 (96,18%). Program Bantuan Sosial Tunai (BST) menjangkau 10 juta KPM dengan anggaran Rp17.322.887.400.000 telah mencapai realisasi Rp16.631.319.300.000 (96,01%). Selanjutnya, untuk Bantuan Sembako Kemiskinan Ekstrem yang menjangkau 1.236.895 KPM dengan pagu anggaran Rp1.113.025.500.000, telah salur sebesar Rp1.042.416.000.000 (93,66%).

“Jadi secara keseluruhan, penyaluran bansos program PEN tahun 2021 telah mencapai Rp100.290.493.900.000 (97,83%). Selama tahun 2021, kami terus mengakselerasi penyaluran, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan bank penyalur. Bansos dalam program PEN diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, kepada KPM kami minta menggunakan bantuan untuk kebutuhan yang bermanfaat,” kata Mensos (30/12).

Untuk memastikan bansos tersalur kepada penerima manfaat, Mensos Risma telah menginstruksikan semua pejabat dan staf untuk secara serentak turun ke berbagai pelosok tanah air. Inspektorat Jenderal Kemensos menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (monev) di seluruh tanah air. 

Bahkan, Mensos dalam berbagai kunjungannya melakukan sendiri pengecekan dan mendorong pencairan bantuan. Dalam kesempatan melakukan kunjungan dinas ke Jawa Timur, Mensos mengecek langsung pencairan bantuan sosial. Misalnya, Mensos mengecek pencairan bantuan Kabupaten Trenggalek dan Kota Surabaya.

Di Trenggalek, Mensos dan rombongan menyaksikan pencairan di Desa Melis, Kecamatan Gandusari. Dengan mengggelar meja kursi di pinggir jalan desa, Mensos meminta petugas bank mencairkan bansos milik warga di tempat tersebut.

Didampingi Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Mensos menekankan agar jajaran pemerintah daerah dan juga bank-bank milik negara (Himbara) memastikan pencairan bansos, sebelum pergantian tahun. 

Sehari setelahnya, Mensos mengecek proses pencairan di Kantor Camat Tambaksari dan Kantor Lurah Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Mensos menyaksikan masih banyak KPM yang belum mencairkan bantuan. 

Dalam penelusuran, diketahui KPM banyak yang belum mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sehingga belum bisa mencairkan bantuan. Proses pencetakan dan pembagian KKS membutuhkan waktu beberapa lama. 

“Kalau harus menunggu pencetakan dan pembagian KKS akan lama. Padahal waktunya semakin dekat,” katanya. Oleh karena itu, Mensos menginstruksikan pencairan secara manual. Arahan Mensos ditindaklanjuti pemerintah daerah di berbagai daerah, dengan menggelar pencairan secara serentak.
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI