JAKARTA (22 Juni 2021) – Untuk menangani masalah kemiskinan, Kementerian Sosial tidak bisa
bekerja sendirian melainkan perlu menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda), salah
satunya Provinsi Bengkulu.
“Kami dukung penanganan kemiskinan oleh pemda dan menerima usulan
pahlawan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesejahteraan
sosial,” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini usai menerima audiensi Gubernur
Bengkulu di Jakarta, Selasa (22/6/2021).
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengaku, banyak mendapat
pencerahan dari Mensos terkait penanganan kemiskinan meliputi perlindungan
sosial, pemberdayaan sosial serta pengembangan SDM bidang kesejahteraan sosial.
“Sudah beberapa tahun lalu, kami menawarkan membangun Politeknik
Kesejahteraan Sosial (Poltkesos) di Bengkulu untuk regional Sumatera sebagai
upaya peningkatan SDM di bidang kesejahteraan sosial,” ungkap Rohidin.
Seiring perkembangan bidang pekerjaan sosial dan kebutuhan SDM
profesional untuk layanan kesejahteraan sosial maka kehadiran Poltekesos menjadi
penting.
“Perlu sertifikasi profesi dan SDM profesional jadi kebutuhan, tapi
semua rencana tentu saja harus disinkronkan dengan program-program Kemensos,”
katanya.
Selain itu, untuk perlindungan sosial melalui Program Keluarga
Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta bantuan sosial lainnya
sudah berjalan dengan baik.
“Secara nasional, alhamdulillah dari sisi distribusi PKH kepada
masyarakat paling cepat dengan cakupan layanan yang cukup bagus,” ungkap
Rohidin.
Sedangkan, untuk pemberdayaan ekonomi akan diwujudkan dengan
pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bagi pelaku dari kalangan rumah
tangga.
“Kami mendorong hadirnya komunitas UMKM di setiap kelurahan dan desa
dengan berbagai produk unggulan yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat
miskin,” terangnya.
Turut hadir dalam audiensi tersebut, Anggota Komisi VIII DPR,
Mohammad Saleh; Dirjen Rehabilitasi Sosial, serta Dirjen Penanganan Fakir
Miskin (PFM).
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI