SEMARANG  (06 Desember 2023) – Dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI masa Sidang II tahun 2023-2024, Kementerian Sosial bersama Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan sosial bagi Penerima Manfaat (PM) di Semarang Jawa Tengah. 

Kementerian Sosial diwakili Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Pepen Nazaruddin bersama Abdul Wachid Ketua tim Komisi VIII DPR RI menyalurkan Bantuan secara simbolis senilai total Rp 5 triliun terdiri dari bantuan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial.

Bantuan Sosial berupa Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sejumlah Rp 4.648.250.325.725, Bantuan Sembako Rp 1.244.810.600.000, Bantuan PENA Rp 84.789.623, Bantuan ATENSI dari Sentra Terpadu Kartini di Temanggung (alat bantu,  Nutrisi, dan keperluan sekolah)  sejumlah Rp 112.025.000, Bantuan YAPI Rp 913.400.000, Santunan Ahli Waris Korban Bencana Sosial dan Non Alam sejumlah Rp 30.000.000, Bantuan Kearifan Lokal sejumlah Rp 50.000.000, Bantuan Permakanan Lanjut Usia sejumlah Rp 540.704.000, Bantuan Permakanan Disabilitas sejumlah Rp 536.752.000. Total bantuan senilai Rp 5.895.328.596.348.

Dalam sambutannya Pepen menyampaikan bahwa Kementerian Sosial melaksanakan mandat pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Sosial. Program dan kegiatan Kementerian Sosial dilaksanakan melalui Unit Satuan Kerja di tingkat pusat dan juga Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat daerah. Harapannya bahwa seluruh penerima manfaat dapat terentaskan masalahnya dan dapat hidup mandiri serta produktif. 

“Semoga penerima manfaat dapat memperoleh haknya dan meningkat kesejahteraannya sehingga kontribusi Kementerian Sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan semakin dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya Semarang Provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya,” harap Pepen. 

Perwakilan anggota Komisi DPR RI Wisnu Wijaya Adi Putra menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial RI dalam memberikan layanan respons cepat bagi penerima manfaat dan berharap ada evaluasi terhadap data DTKS dan yang memang sudah layak graduasi agar segera di graduasi. 

"Terlebih untuk bencana  El Nino yang melanda negara kita, dan tolong ditambah untuk program PENA dengan kolaborasi dengan instansi terkait yang akhirnya bisa mencapai graduasi," ucap Wisnu.

Kunjungan kerja reses ini dihadiri juga oleh Pj Gubernur Semarang, Baznas, Kadinsos, BPKP,  BNPB, para Pendamping PKH, Pendamping Rehsos, Kelompok Masyarakat (Pokmas), TKSK dan para penerima manfaat dan undangan lainnya.