SUBANG
(14 Desember 2022) - Komisi VIII DPR RI mengakui pemerintah
membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi penyaluran bantuan.
Menurutnya, pengawasan dari masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari
proses penyaluran bantuan itu sendiri.
“Kami,
pemerintah, pada dasarnya, butuh masyarakat yang partisipatif untuk membantu
kami melakukan pengawasan penyaluran bantuan,” kata anggota Komisi VIII DPR-RI
Maman Imanul Haq saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Masa Sidang II Tahun
2022-2023 bersama Kementerian Sosial di Kabupaten Subang, Senin (12/12).
Maman
mengutarakan bahwa partisipasi aktif masyarakat berdampak besar ketika di
daerah masing-masing, ada orang-orang yang memang membutuhkan, namun belum
tersentuh bantuan.
Dia
lantas mengambil contoh salah satu daerah di Kabupaten Subang, yang ia temukan
sendiri, warganya memiliki rumah tidak layak. “Seperti yang saya temukan di
Pamanukan, beberapa warga memiliki rumah kurang layak, tidak beratap. Nah,
hal-hal seperti ini perlu respon yang cepat,” ucap dia.
Lebih
lanjut, dikatakan Maman, akan dilakukan evaluasi secara berkala sejauh mana
pengawasan itu tepat sesuai dengan apa yang diharapkan.
Senada
dengan Maman, Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos
Salahuddin Yahya menyampaikan adanya kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR
RI ke berbagai daerah dimaksudkan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran
dan dapat diawasi.
Kunjungan
kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ini, dinilai Salahuddin, sebagai suatu hal
positif lantaran beberapa permasalahan justru dapat teridentifikasi lewat
kunjungan ini.
“Ini
adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, dan betul-betul mengafirmasi
bantuan-bantuan sosial yang disalurkan Komisi VIII atau pemerintah melalui
Kemensos. Ada beberapa permasalahan yang teridentifikasi dari kunjungan kerja
ini, untuk kemudian dicarikan solusinya,” ucap dia.
Permasalahan
itu, diakuinya, mayoritas datang dari persoalan terkait data. Untuk
menyelesaikan permasalahan itu, pihaknya menyebut upaya yang dilakukan Kemensos
yaitu dengan meningkatkan kualitas data.
“Berbagai
macam modifikasi sistem aplikasi dan pola interaksi, termasuk komunikasi dengan
pendamping, komunikasi dengan pemerintah daerah, itu dilakukan untuk
mengupayakan cleansing data di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin),” katanya
menjelaskan.
Dia
pun menegaskan bahwa peningkatan kualitas data dari tahun ke tahun menjadi
harapan bersama, “Memang itu yang kita inginkan supaya ketepatan sasaran
bantuan-bantuan sosial itu juga bisa lebih maksimal,” ucapnya.
Pada
kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di Kabupaten Subang, sepuluh
penerima manfaat dihadirkan untuk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dan
Sembako secara simbolis.
Adapun,
pada Desember 2022, BLT BBM telah tersalur kepada 192.187 KPM dengan besaran
Rp57.656.100.000, bantuan Sembako kepada 145.363 KPM dengan besaran
Rp87.217.800.000, serta bantuan PKH kepada 68.556 KPM dengan besaran
Rp45.222.975.000, sehingga total bantuan yang disalurkan di Kabupaten Subang mencapai
Rp190.096.875.000.
Turut hadir, Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi, Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial Beni Sujanto, hingga Kepala PT. Pos Indonesia diwakili oleh Executive Manager PT. Pos Indonesia Cabang Kabupaten Subang.
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI