Mensos Juliari Ingin Poltekesos Bandung Kembali Jadi Kampus Ikatan Dinas
![Mensos Juliari Ingin Poltekesos Bandung Kembali Jadi Kampus Ikatan Dinas Mensos Juliari Ingin Poltekesos Bandung Kembali Jadi Kampus Ikatan Dinas](https://kemensos.go.id/index.php/uploads/topics/15808143655000.jpeg)
BANDUNG (4 Februari
2020) - Menteri
Sosial Juliari P. Batubara menekankan tugas Kementerian Sosial mewujudkan
Sumber Daya Manusia (SDM) unggul sesuai visi Presiden Joko Widodo.
Dalam
rangka mewujudkan visi tersebut, Mensos
berharap Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, Jawa Barat
kembali menjadi kampus ikatan dinas Kementerian Sosial.
Kepala
Badan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial Kemensos, Prof dr. Syahabuddin
M.Ag mengatakan, sesuai arahan Mensos, ingin lulusan Poltekesos Bandung tidak
dibiarkan, namun sebagian akan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Mensos
ingin alumni tidak dibiarkan saja. Ada rencana kita jadikan sebagai PNS
sebagian. Namun masih dalam tahap pembicaraan," tegas Kepala Badan
Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial Kemensos, Prof dr. Syahabuddin M.Ag
usai memberikan arahan Dies Natalis ke 55 Poltekesos Bandung, Selasa
(4/2/2020).
Menurut
Syahabuddin, pihaknya akan menindaklanjuti arahan Mensos dengan membicarakan
hal tersebut bersama para rektor maupun Kemen PAN RB untuk masalah teknis. Ia
berharap, setahun ada 500 mahasiswa terbaik yang bisa menjadi calon ASN.
"Kami
ingin pola pembibitan yang terbaik. Misalnya dalam setahun ada 500 mahasiswa
terbaik yang menjadi pegawai," katanya.
Pertemuan
dengan pihak Kemen PAN RB, kata Syahabuddin, akan membahas tentang akkselerasi
dan percepatan disahkannya Poltekesos Bandung menjadi seperti sebelumnya, yaitu
sebagai kampus ikatan dinas Kemensos.
"Seperti
Akademi Militer, Akademi Polisi, STAN, BPS, IPDN. Yang berprestasi diangkat
langsung PNS," tambahnya.
Mata Kuliah Pengawasan
Sementara
itu, Inspektorat Jenderal Kemensos, Dadang Iskandar mengakui, hingga saat ini
di Poltekesos Bandung belum ada mata kuliah tentang pengawasan kesejahteraan
sosial. Untuk itu pihaknya berharap agar dimasukkan mata kuliah pengawasan,
karena kebutuhan tenaga auditor.
"Saat
ini belum ada mata kuliah pengawasan. Saya sudah minta diselipkan mata kuliah
soal pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial," kata Dadang.
Pihaknya
juga mengaku membutuhkan 100 persen tenaga auditor untuk menjadi pegawai di
Irjen Kemensos.
"Porsi
kebutuhan pegawai di Irjen sebanyak 125 orang. Yang berprofesi sebagai auditor
hanya 60. Kedepan kita butuh 100 persen karena jumlah Kecamatan di Indonesia
yang lebih dari 7 ribu, butuh pengawasan program Kesos," katanya.
Biro Hubungan
Masyarakat
Kementerian Sosial RI