Mensos Pastikan Realisasi Bansos Tunai Berjalan Baik

AMBARAWA (21 Mei 2020) - Menteri Sosial Juliari P. Batubara bergerak menyusuri jalur darat dari Jakarta menuju Jawa Tengah. Ada tiga kota yang menjadi titik kunjungan Mensos yakni Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kota Surakarta. 

Di hari libur nasional, Mensos memilih untuk turun ke lapangan menyalurkan secara simbolik dan mengecek realisasi bantuan sosial Tunai (BST) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). "Saya hadir di sini atas arahan Presiden. Untuk memastikan BST disalurkan kepada masyarakat dengan lancar sesuai dengan lancar,"  kata ayah dua anak ini (21/05).

Dalam pantauan dan evaluasi Mensos,  sejauh ini realisasi bansos tunai berjalan baik dan lancar. "Ya ada kalau mau 100 persen kan tidak bisa. Soal protokol kesehatan juga demikian.  Secara umum berjalan dengan  baiklah,"  katanya. 

Sesuai pihak diminta untuk melihat dari aspek positif dan capaian yang sudah didapat dalam penyaluran bansos tunai.

Dalam kesempatan itu, Mensos Juliari menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo untuk masyarakat Kota Semarang, Surakarta dan Ambarawa. Mensos menyatakan,  bahwa Presiden sangat perhatian dengan rakyatnya. 

"Presiden tidak ingin rakyatnya kelaparan," katanya. Presiden terus mendesak Mensos, agar bansos segera dibagikan kepada KPM.

"Presiden terus bertanya kepada saya agar bansos segera dibagikan kepada masyarakat. Apalagi sudah mendekati lebaran. Presiden berharap,  masyarakat yang terdampak COVID-19 bisa  berbahagia bersama keluarga saat hari Lebaran," kata ayah dua anak itu. 

Mensos menyatakan, apa yang disampaikannya merupakan harapan Presiden Joko Widodo. Namun Mensos meminta masyarakat agar bersikap bijak dalam membelanjakan uang yang mereka terima. 

"Nah ini untuk yang Bapak-bapak. Saya minta tolong agar bantuan yang sudah diterima tidak dibelikan rokok ya. Belikan untuk kebutuhan makan atau sembako," kata Mensos Juliari.

Secara umum, realisasi BST di tiga kota berjalan tertib, lancar dan memperhatikan protokol kesehatan. Mensos berpesan agar masyarakat memperkuat gotong royong karena pandemi belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. 

Data Kemensos menunjukkan, di Kota Semarang, penerima BST sebanyak 94,803  KPM.  Di Kabupaten Semarang sebanyak 45,778  KPM, dan Kota Surakarta sebanyak 55,435. Adapun total penerima BST di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1,193,445  KPM.

Kehadiran Mansos disambut baik masyarakat dan pimpinan daerah. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyatakan terima kasih atas BST untuk masyarakat Kota Semarang. "Ini bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. Kami ucapkan terima kasih," kata Hendrar.

Wali Kota Surakarta FX Rudyanto menyatakan, hari ini ada 9 kelurahan di Kota Surakarta yang menerima BST. Ia mengucapkan terima kasih atas bantuan  pemerintah pusat 

"Bantuan ini memberikan nafas sejenak bagi masyarakat yang terdampak COVID. Bantuan dipakai untuk keperluan yang mendesak. Jangan buat beli rokok atau pulsa,"  katanya. 

Realisasi bansos tunai menunjukkan kemajuan yang progresif.  Hingga Rabu (20/05), BST telah salur 55.58% atau total 4.458.130 KPM. Dan pada hari Sabtu (23 Mei), ditargetkan BST tersalurkan kepada 8,3 juta KPM.

Kementerian Sosial terus bekerja memperbaiki dan menyempurnakan distribusi bantuan sosial. Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) telah memberikan dispensasi terkait dengan pencairan anggaran bantuan sosial untuk penanggulangan COVID-19

 Untuk keperluan bantuan sosial bisa diproses dalam satu hari.

Capaian progresif tersebut, juga ridak lepas dari sinergi Kemensos dengan PT Pos. Mensos telah memerintahkan PT Pos agar menambah titik bayar, loket-loket, dan titik penyaluran. PT Pos memang sudah melakukan penjangkuan dengan komunitas, namun Mensos menilai masih kurang banyak.

Mensos meminta PT Pos agar bisa lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperbanyak membuka kios di kantor desa, di sekolah, atau lokasi yang mudah diakses KPM.

PT Pos juga memperpanjang durasi penyaluran dari jam 07.00 sampai jam 22.00.

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Sosial RI