JAKARTA (22 Januari 2020) - Mulai tahun 2020 ini, pemerintah mentransformasikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi Program Sembako. Menurut Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Program Sembako diharapkan terus menekan angka kemiskinan di sampai di bawah 9%.

                 

Mengutip survei Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret 2019, angka kemiskinaan di Indonesia tercatat sebesar 9,41%. Adapun dalam survei terbaru BPS, yakni September 2019, angka kemiskinan turun lagi, menjadi 9,22%.

 

“Menurut BPS, ada peran BPNT dalam penurunan angka kemiskinan tersebut. Oleh karena itu, dengan Program Sembako diharapkan tingkat kemiskinan akan terus menurun. Target pemerintah di bawah 9% tahun 2020 ini,” kata Mensos dalam Kegiatan Sosialisasi Program Sembako di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

 

Dalam Program Sembako, indeks bantuan dinaikkan dari Rp110.000/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi Rp150.000. Kemudian bahan pangan ditambah, selain beras dan telur juga ditambah daging ayam, ikan, dan sayur-sayuran (khususnya kacang-kacangan).

 

“Jadi karena ada yang baru, ini makanya perlu disosialisasikan. Kalau indeks bantuan dari Rp110.000 menjadi Rp150.000 itu berarti ada peningkatan Rp40.000. Inilah yang direferensikan untuk Program Sembako. Namun kan dipaketkan dengan BPNT,” kata Mensos.

 

Menurut Mensos Juliari, peluncuran Program Sembako juga tidak lepas dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama menekan angka stunting yang masih tinggi di Indonesia. “Sehingga Kementerian Sosial dipandang bisa ikut berkontribusi dalam program penanganan stunting,” kata Mensos.

 

Untuk mekanisme penyaluran bantuan, menurut Mensos, masih menggunakan mekanisme BPNT. Yakni disalurkan secara non tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ke e-warong yang sudah ditentukan. “Masih memakai kartu lama (KKS). Jadi per hari ini kita belum ada pengadaan kartu baru. Kami masih menggunakan KKS ya,” kata Mensos.

 

Untuk terus meningkatkan dan mendukung kualitas pelayanan Program Sembako, Mensos Juliari meminta bank-bank Himbara untuk meningkatkan jumlah e-warong. Sebab ia melihat, rasio e-warong masih kurang dibandingkan dengan jumlah KPM.

 

“Teman-teman Himbara kan yang bersentuhan langsung dengan e-warong. Saya minta mereka memperbanyak jumlah e-warong. Sebab saya dengar ada satu e-warong yang menangani satu kecamatan, misalnya. Ini kan terlalu luas,” katanya.

 

Pada kesempatan sama, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung menyatakan, dengan kenaikan indeks bantuan dan penambahan jenis bahan pangan tersebut diharapkan pengeluaran KPM dapat ditekan dan mereka menjadi lebih mandiri.

 

“Kenaikan (indeks bantuan) ini selain bertujuan untuk menekan pengeluaran mereka (KPM), tujuan lainnya adalah untuk membentuk mereka menjadi lebih mandiri," kata Dirjen PFM pada wawancara di salah satu stasiun televisi.

 

Tujuan lain Program Sembako adalah memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM; meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

 

“Dengan Program Sembako, diharapkan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,” kata Andi.

 

Juga untuk meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;  meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan; meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT); dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

 

 

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Sosial RI