English Bahasa
 persuratan@kemsos.go.id

Anggaran 2023 Senilai Rp78 Triliun, Kemensos Pastikan Terkelola dengan Transparan dan Akuntabel

Anggaran 2023 Senilai Rp78 Triliun, Kemensos Pastikan Terkelola dengan Transparan dan Akuntabel
Penulis :
Rizka Surya Ananda
Penerjemah :
Intan Qonita N/Karlina Irsalyana

JAKARTA (30 Januari 2023) – Di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, Kementerian Sosial terus meningkatkan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Kemensos memastikan, pengelolaan anggaran bantuan sosial berjalan efektif dan efisien.

Tahun Anggaran 2023, anggaran Kemensos mencapai Rp78 triliun. Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja bantuan sosial yang langsung diserahkan kepada penerima manfaat.

“Dari anggaran Rp78 triliun sebanyak Rp74 triliun untuk program perlindungan sosial yang langsung diserahkan kepada penerima manfaat. Kemudian Rp4 triliun ada untuk bencana, anak, lansia, untuk orang disabilitas, untuk orang kena narkoba, untuk orang terlantar lainnya,” ujarnya saat ditemui di Sumenep, Minggu (29/1).

Anggaran paling besar dialokasikan untuk Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) dengan nilai Rp45,1 triliun yang menjangkau 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selanjutnya Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah anggaran sebesar Rp28,7 triliun untuk  10 juta KPM. 

Selain dua program di atas, saat ini Kemensos tengah mengembangkan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) bagi penerima bansos berusia produktif. PENA memfasilitasi modal usaha bagi KPM agar mampu mandiri secara finansial dan sosial. Pada tahun 2023, direncanakan sebanyak 10.000 KPM dapat berdaya dari program ini.

Dari sisi rehabilitasi sosial, Mensos menargetkan sebanyak 133.600 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bisa mendapatkan manfaat dari program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). ATENSI memiliki pendekatan penanganan masalah sosial komprehensif berbasis residensial, komunitas, dan keluarga. ATENSI diberikan kepada penyandang disabilitas, lansia, anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), korban bencana dan kedaruratan. 

"Khusus disabilitas, Kemensos menganggarkan biaya untuk pembuatan alat bantu di 31 Satuan Kerja dan literasi khusus disabilitas sebanyak 55.000 unit," katanya.

Sementara itu, menanggapi isu anggaran pelindungan sosial senilai Rp500 triliun, Mensos mengatakan bahwa anggaran tersebut digunakan pemerintah secara nasional untuk  membantu meringankan beban masyarakat. “Di antaranya ada subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak), subsidi listrik, ada subsidi gas. Mungkin masyarakat memang nggak menerima uangnya. Contohnya listrik 450 Watt,  itu dapet dia, gas  LPG yang melon itu juga subsidi," katanya.

Mensos menekankan selama ini pihaknya sudah menggunakan anggaran secara efisien. Kemensos menggunakan sumber daya yang ada untuk mengurangi mis-management cost  yang diperlukan dalam pendistribusian bantuan. “Kami sangat-sangat efisien untuk menangani itu.  Training data untuk petugas daerah, kami laksanakan di balai (sentra) kami,” jelasnya.

Pada tahun 2022, Kemensos merealisasikan anggaran sebesar Rp95,4 triliun paling besar dialokasikan untuk program pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Selain PKH dan Program Sembako, Kemensos berhasil merenovasi 10.562 rumah tidak layak huni melalui program Rumah Sejahtera Terpadu.

Sebanyak 776.256 korban bencana mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat, lebih dari 20 juta KPM mendapatkan bantuan BLT Minyak Goreng dan BLT BBM, 3.500 KK mendapatkan bantuan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, dan 5.209 KPM menerima PENA. 

Untuk program rehabilitasi sosial, sebanyak 192.144 orang memperoleh bantuan ATENSI tahun 2022 yang terdiri dari ATENSI penyandang disabilitas, anak, lansia, anak yatim piatu Covid-19 dan Non Covid-19, permakanan lansia dan disabilitas tunggal. Kemensos juga berhasil mendistribusikan 13.763 unit alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial
Bagikan :