Sekjen Kemensos Ajak LKSA Perluas Peran di Luar Lembaga

JAKARTA (29 Januari 2023) – Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat meminta Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) agar memperluas peran penanganan anak di luar lembaga. Pernyataan ini disampaikan Sekjen saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Forum Nasional LKSA di Jakarta, Sabtu (28/1).

“Reframing LKSA untuk memperluas peran di luar lembaga, seperti merespon perkembangan permasalahan anak dan terlibat dalam penguatan perlindungan anak di komunitas,” katanya saat memberikan sambutan.

Dalam paparannya, Harry mengatakan masalah kerentanan anak menjadi fenomena atau isu serius yang dihadapi Indonesia. “Setiap hari, kita melihat berita, ada anak yang mengalami kekerasan seksual, hidup dalam kemiskinan ekstrem, sakit keras, dan masih banyak lagi,” katanya sembari menunjukkan potongan berita kekerasan pada anak di media massa.

Anak-anak Indonesia mengalami kerentanan, mulai dari sisi ekonomi, seperti anak terpaksa bekerja, kekerasan anak, perkawinan anak, perundungan, termasuk cyberbullying, penelantaran anak, dan kerentanan lainnya. Pada tahun 2022, Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak menangani, setidaknya 14.056 kasus, yang melibatkan anak. Melihat besarnya angka itu, Harry mengajak LKSA bisa ikut terlibat dalam menangani permasalahan ini.

Sementara itu, Harry menuturkan LKSA adalah wujud nyata peran masyarakat dalam penanganan anak di komunitas. LKSA menjadi mitra pemerintah dalam memuliakan dan memberikan perlindungan anak. “Saat awal kehadirannya, LKSA berkomitmen untuk memberikan perhatian kepada anak yatim di seluruh Indonesia, selain juga anak terlantar dan berkebutuhan khusus,” katanya.

Untuk itu, penguatan keorganisasian LKSA yang lebih visioner sangat penting dilakukan. Hal ini sejalan dengan Rapimnas LKSA yang mengusung tema “Rapimnas Melahirkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak yang Profesional dan Mandiri”. Menurut Harry, kerja sama lintas sektoral dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci kuatnya suatu organisasi.

Fornas LKSA diminta Harry untuk memperkuat jejaring dengan pemerintah seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan. Selain itu, melalui Fornas, LKSA seluruh Indonesia dapat berbagi pengalaman dan praktek baik dalam penanganan anak.

Harry juga meminta LKSA dapat berperan dalam proses perumusan kebijakan. Salah satunya, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang sedang digarap pemerintah. “Ini kesempatan yang baik untuk memberikan pemikiran strategis untuk perlindungan anak, khususnya anak yatim di Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, Harry ingin agar LKSA mengikuti perkembangan teknologi informasi mengingat perubahan informasi yang sangat dinamis. Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai wadah pertukaran informasi bagi kasus-kasus yang memerlukan respon cepat.

Terakhir, Harry mengatakan Fornas LKSA adalah organisasi yang mulia yang mengemban amanah besar demi kesejahteraan anak yatim. “Lakukanlah segala sesuatu yang bermanfaat bagi sesama, karena itu sebaik-baik manusia. Apa yang ditabur, itulah yang akan dituai,” katanya.

Adapun, LKSA merupakan salah satu alternatif dari pelayanan pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti. Tujuan dari pengasuhan alternatif adalah untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (attachment), dan permanensi melalui keluarga pengganti.

Hadir dalam Rapimnas, Ketua Umum Fornas LKSA Abah Zairullah Azhar, yang juga merupakan Bupati Tanah Bumbu, perwakilan dari Pimpinan Forum Wilayah LKSA dari seluruh Provinsi di Indonesia, perwakilanan Kemenko PMK, Kementerian PPPA, dan Bappenas RI.

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI