SRAGEN (20 Agustus 2021) - Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan pengecekan bantuan sosial di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri. Kedatangan Mensos untuk mengklarifikasi adanya bantuan kepada ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan.

Mensos menggelar pertemuan dengan perwakilan Bank Nasional Indonesia (BNI), Koordinator Pendamping PKH, Wakil Bupati pejabat eselon 1 Kemensos dan dari Bareskrim Polri.

"Ada laporan, ribuan penerima bantuan belum cair bantuannya. Ini kan bantuan untuk rakyat miskin ya. Saya perlu mendengarkan laporan beberapa pihak terkait dimana sebenarnya masalahnya," kata Mensos Risma di Sragen (20/08).

Dalam kesempatan tersebut, Mensos membuka forum klarifikasi terhadap semua pihak yang terkait dengan pencairan bansos baik Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako. 

Hadir dalam kesempatan itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin dan jajaran, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama dan jajaran, dan Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat. Hadir pula anggota Komisi VIII DPR RI Paryono dan Endang Maria Astuti. Juga hadir perwakilan BNI di Sragen, Wonogiri, Surakarta dan para Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH serta Korkab Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). 

Dalam pertemuan ini Mensos memfasilitasi perwakilan BNI untuk menjelaskan mengapa dan apa sebabnya ribuan KPM PKH di Sragen, Wonogiri dan Surakarta belum menerima bantuan. 

Mensos memberikan kesempatan kepada ketiga perwakilan Bank BNI untuk menjelaskan secara rinci, berapa jumlah KPM yang belum menerima bantuan dan apa sebabnya. Salah satu yang menjadi fokus diskusi hangat adalah KPM PKH Kabupaten Sragen.

Di Kabupaten Sragen pada penyaluran Tahap 2 yakni bulan April Mei Juni terdapat 37.225 KPM dimana ada 2.517 yang belum cair karena buku tabungannya terblokir. Mendapatkan laporan ini, Mensos Risma "mengejar" kepada perwakilan Bank BNI dan pendamping  mengapa begitu banyak KPM yang belum menerima bantuan. 

"Saya minta tolong pak. Hari ini juga bisa selesai. Kalau kartunya belum didistribusikan, ayo kasih ke saya. Sekarang juga saya antar ke rumah KPM," kata Mensos kepada perwakilan BNI.

Dalam diskusi hangat tersebut permasalahan berkisar pada distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.

Terkait dengan rekening yang terblokir, Mensos meminta Bank BNI agar secepatnya bisa dibuka. Bahkan Mensos mengambil telepon genggam dan menghubungi pejabat BNI di Jakarta saat itu juga. "Ini Risma. Pak saya minta dibantu ya. Tolong blokirnya dibuka ya. Hari ini ya," kata Mensos.

Kepada semua pihak yang terkait dengan penyaluran bansos, Mensos meminta agar bekerja sungguh-sungguh dengan memudahkan kebutuhan KPM. 

Perwakilan dari Bareskrim Mabes Polri Kombes Eka yang hadir dalam kesempatan itu menyatakan bantuan ini ditunggu masyarakat miskin. "Bagi mereka Rp 100 ribu - Rp 200 ribu itu banyak. Jangan ditunda-tunda pencariannya pak. Nanti tertunda lagi masuk bulan berikutnya kena blokir lagi. Kasihan pak Mohon prosesnya bisa diperlancar Pak," katanya.

Perwakilan TKSK di juga mengeluhkam adanya prosedur berbelit yang dihadapi saat akan membuka blokir. "Masa kami diharuskan ada di bank. Kan adanya surat keterangan dan data yang valid sudah cukup," katanya.

Mensos Risma memberikan perhatian serius terhadap aspek akuntabilitas penyaluran bansos. Dalam beberapa kali kunjungan ke daerah, Mensos blusukan ke rumah warga.

Kepada penerima bantuan, Mensos mengecek langsung kesesuaian antara komoditas yang sudah diterima dengan indeks bantuan. Catatan dari kunjungan lapangan menjadi bahan evaluasi.

Kini Kementerian Sosial terus mematangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bansos. Termasuk didalamnya dengan melibatkan penggunaan teknologi digital.

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI