JAKARTA (14
April 2022) - Komisi VIII DPR RI menyetujui realokasi anggaran sebesar
Rp48.580.993.500.287, sesuai Pagu SOTK baru dengan pagu awal
Rp78.256.327.121.000. Komisi VIII juga menyetujui realisasi anggaran sesuai
DIPA TA 2022 sebesar Rp29.675.333.620.713 (37,92%).
Dua poin penting tersebut menjadi kesimpulan dalam Rapat Kerja
antara Komisi VIll dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajaran di Gedung
DPR RI (13/04). Dalam Raker dengan topik “Pembahasan revisi DIPA Kementerian
Sosial RI TA 2022 sesuai Perpres No. 110 tahun 2021 tentang Kementerian
Sosial”, dipimpin Ketua Komisi VIll Yandri Susanto tersebut, ditekankan tiga
poin yang menjadi agenda yang akan dikawal bersama.
Yang pertama terkait kepastian SDM Kesejahteraan Sosial (SDM
Kesos) di dua unit kerja yakni Ditjen Penanganan Fakir Miskin dan Badiklit
Pensos dapat terus mengabdi di lingkungan Kemensos.
Kedua, terkait peningkatan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS). Dan memastikan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
(Rutilahu) tetap sebagai program strategis Kemensos.
Dalam penjelasan, Mensos memastikan SDM Kesos di bawah dua unit
kerja yang tidak tercakup dalam STOK baru tersebut, akan tetap mendapatkan
peran. "SDM akan tetap mendapatkan peran. Bahkan lebih besar lagi,"
kata Mensos pada Raker tersebut.
Dalam kesempatan sebelumnya, Mensos menyatakan, para pendamping
akan dioptimalkan pengabdiannya untuk melayani dan menangani kebutuhan penerima
manfaat.
Misalnya, untuk memastikan layanan kepada lansia terutama lansia
yang tinggal tanpa keluarga. “Para pendamping nanti bisa membantu memasak untuk
memastikan kebutuhan nutrisi lansia terpenuhi,” kata Mensos.
Untuk peningkatan kualitas DTKS, Kemensos telah melakukannya
secara sistematis, inovatif, dan berkesinambungan. Termasuk dengan penggunaan
teknologi berbasis satelit yakni geo-tagging . Kemensos juga membangun
sistem berbasis digital yakni aplikasi cekbansos yang lebih partisipatif dan
transparan.
Dalam raker tersebut, sejumlah anggota dewan memberikan apresiasi
dan dukungan terhadap program dan kebijakan Mensos. Wakil Ketua Komisi VIII Tb
Ace Hasan Syadzily menekankan pentingnya program Rutilahu berada di Kemensos
dan tidak ada duplikasi di kementerian lain.
Anggota Komisi VIII Iskan Qolba Lubis juga menyampaikan pentingnya
program Rutilahu. “Dengan Rutilahu ini bisa langsung dan efektif mempercepat
pengentasan kemiskinan,” kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Sebelumnya di hari yang sama, Mensos menghadiri Rapat Kerja antara
Komisi VIII DPR RI dengan perwakilan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan,
Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri PAN RB, dan Ketua DPD RI
dengan pembahasan perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan
Bencana.
Dalam rapat, Komisi VIII DPR RI bersama DPD RI dan pemerintah
sepakat untuk menahan pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana pada
Tingkat I. Meski demikian, Ketua Komisi VIIl Yandri Susanto mengatakan pihaknya
tetap membuka ruang diskusi secara internal untuk pembahasan konsep-konsep
terkait penanggulangan bencana.
"Kami tadi setuju untuk dihentikan, walaupun demikian Komisi
VIII tetap ingin membahas internal untuk mematangkan konsep-konsep (terkait UU
Penanggulangan Bencana). Termasuk bila pemerintah nanti sudah ada titik temu
atau semacam kesepahaman yang bisa dibangun ya bisa jadi RUU Penanggulangan
Bencana ini kami hidupkan kembali untuk dibahas bersama-sama," katanya.
RUU Penanggulangan Bencana berisi Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang memuat Daftar
Inventarisasi Masalah (DIM) terkait kelembagaan dan pengaturan pendanaan
penanggulangan bencana.
Mensos mengatakan, meskipun belum ada titik temu terkait
kelembagaan dan anggaran dalam RUU Penanggulangan Bencana, Ia akan memperbaiki
langkah-langkah penanganan bencana.
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI