JAKARTA (1 Oktober 2019) - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras meminta kepada jajaran Kemensos untuk tidak segan mempublikasikan capaian programnya kepada publik. Dengan publikasi, masyarakat bisa mengetahui kinerja pemerintah.

“Saya minta kepala UPT di daerah untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui media. Pemberitaan melalui media menjadi bagian dari mekanisme kontrol dari publik, sejalan dengan anggaran Kemensos yang makin meningkat dari tahun ke tahun,” kata Hartono Laras saat menyampaikan sambutan dan membuka acara “Pertemuan Singkronisasi dan Optimalisasi Peran Kehumasan”, di Jakarta, Selasa (01/10/2019).

Hadir dalam acara ini, Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial merangkap Plt Kepala Biro Humas Sonny W Manalu, sejumlah pejabat Eselon II, dan Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) dari seluruh Indonesia.

Selanjutnya Sekjen menyatakan, anggaran Kemensos terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2015, anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp22,4 triliun, tahun 2018 meningkat menjadi Rp43,3 triliun, dan tahun 2019 meningkat menjadi Rp58,9 triliun.

“Tahun 2020, anggaran Kementerian Sosial meningkat lagi menjadi sebesar Rp62,77 triliun,” kata Sekjen. Peningkatan anggaran ini, kata Sekjen, bisa dimaknai sebagai amanat, kepercayaan, dan harapan dari masyarakat terutama para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Meski memang, pengelolaan anggaran penuh dengan tantangan, karena dituntut harus solid, hati-hati, profesional, akuntabel dan transparan. “Anggaran yang besar, harus berkinerja. Harus bisa dipastikan tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan PPKS,” kata Sekjen.

Sejauh ini, kata Sekjen, kinerja pengelolaan anggaran berjalan baik yang dapat dilihat dari angka kemiskinan yang terus menurun, hingga menyentuh di bawah level 1 digit. Yakni sebesar 9,82% per Maret 2018 dan 9,66% per September 2018 terakhir berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 9,41% per Juli 2019.

Dari aspek akuntabilitas juga menggembirakan. “Tiga kali berturut-turut, Kemensos mendapat predikat WTP dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Sekjen. Perkembangan yang baik ini harus terus didukung dengan berbagai upaya termasuk dengan menciptakan lingkungan opini media yang positif, kondusif, dan sejuk.

Oleh karena itu, Sekjen mendorong agar para kepala balai dan kepala loka di lingkungan Kementerian Sosial, untuk aktif menyampaikan capaian program nasional maupun program UPT. “Setiap pemimpin di Kementerian Sosial adalah petugas kehumasan. Apalagi UPT yang merupakan garda depan kementerian yang bersentuhan langsung dengan PPKS,” katanya.

Sekjen menyatakan, di era komunikasi digital ini ada anggapan, kalau kita tidak bicara, maka kita tidak bekerja. “Maka silakan para kepala UPT memanfaatkan keterbukaan informasi ini, lebih proaktif kepada media. Kalau perlu inisiatif buka jejaring dengan media, misalnya dengan melakukan visit media,” kata Sekjen.

Pada kesempatan sama, Plt Kepala Biro Humas Sonny W Manalu menyatakan, kegiatan hari ini, merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari kegiatan Biro Humas yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Sonny menyatakan, UPT garda depan bisa menjalankan fungsi kehumasan dengan melakukan sosialisasi, publikasi dan advokasi baik terkait bidang tugas masing-masing, maupun program kementerian secara umum, termasuk program prioritas nasional.

Untuk keperluan itu, UPT perlu diberikan bekal penguatan baik dari aspek pengetahuan, kapasitas kehumasan, maupun membangun kesamaan informasi dan persepsi. “Sehingga dalam konteks strategi kehumasan secara lebih luas, diharapkan akan tumbuh sinergitas dalam mendukung implementasi program pembangunan kesejahteraan sosial,” kata Sonny.

“Dengan demikian, kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai ajang tukar informasi dan pembelajaran, melalui diskusi dan pemberian materi kehumasan untuk meningkatkan keahlian petugas di UPT Kementerian Sosial,” katanya.

 
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RI
Sonny W. Manalu