Bahasa
English
TANGERANG (9 JUNI 2023) - Komisi VIII DPR RI mendukung usulan penambahan anggaran Kementerian Sosial untuk tahun anggaran 2024. Usulan penambahan anggaran sebesar Rp11,58 triliun ini menanggapi pagu indikatif 2024 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
"Pagu indikatif 2024 Kementerian Sosial sebanyak Rp77.828.866.946.000,- atau turun sekitar Rp350 milyar dari pagu 2023," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam gelaran Rapat Kerja Komisi VIIl DPR RI dengan Menteri Sosial RI dengan agenda Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2024 dan RKP Tahun 2024, di Kota Tangerang, Kamis (8/6).
Salah satu program yang mendapatkan sorotan adalah Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) yang mengalami penurunan target dan anggaran lebih dari 50% dibanding tahun 2023. Pada pagu indikatif 2024, RST dianggarkan sebesar Rp32 milyar dengar target 1.500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini dua kali lipat lebih kecil dibanding tahun 2023 dimana RST dianggarkan diterima oleh 3.250 KPM dengan budget Rp67 milyar.
Pengurangan pada Program RST cukup disayangkan oleh para wakil rakyat karena manfaatnya sangat dirasakan. Anggota Komisi VIII asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iskan Qolba Lubis mengatakan anggaran RST tidak semestinya dikurangi. “Seharusnya ada penambahan, tapi saya gak tau kenapa dikurangi. Kementerian Keuangan mungkin mengira kalau kemiskinan berkurang jadi (anggaran pengentasan kemiskinan) dikurangi. Seperti RST, tadi cukup berat tantangannya, ada ego sektoral di sini. RST ini kalau perlu kita ngotot, karena sangat bagus,” ujarnya saat memberikan tanggapan atas paparan Mensos.
Senada dengan Iskan, Fraksi Partai Golkar yang diwakili oleh John Kenedy Azis juga merasa prihatin atas turunnya anggaran Kemensos. “Kemensos sudah kelihatan di tengah masyarakat, justru masih banyak teman-teman kita yang belum beruntung yang kita bantu. Terhadap RST, kalau bisa jangan dihentikan di 2023, khususnya yang sudah diasesmen,” katanya.
Selain RST, dana penyelenggaraan ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) untuk kelompok rentan turun dari Rp35 Milyar menjadi Rp23,5 milyar. Padahal selama ini ATENSI digunakan untuk merespon cepat kebutuhan masyarakat oleh sentra-sentra Kemensos di daerah. Salah satunya adalah biaya operasional orang sakit, anak korban kekerasan seksual dan kasus-kasus yang sifatnya mendesak, membutuhkan penanganan cepat. Pada tahun 2022, Kemensos merespon 6.627 kasus melalui laporan masyarakat dan media monitoring.
Program lain yang dipotong anggarannya adalah pelatihan dan pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat. Program ini bahkan tidak mendapatkan anggaran sama sekali pada pagu indikatif tahun 2024. Kondisi ini cukup disayangkan mengingat pada tahun 2023, Kemensos melalui balai diklat banyak memberikan pelatihan bagi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Beberapa diantaranya adalah pelatihan pengolahan daun kelor bagi kelompok penyandang disabilitas di Maumere NTT, pelatihan membatik dan menjahit untuk perempuan di Papua dan berbagai pelatihan lain yang dilaksanakan dibeberapa lokasi di Indonesia.
Melihat penurunan anggaran, Komisi VIII DPR RI berkomitmen mendukung agar Kemensos mendapatkan tambahan anggaran karena tidak ada istilah pengurangan anggaran meskipun angka kemiskinan berkurang. “Harusnya Kemensos ditambah bukan dikurangi. Di jaman bu menteri, peta jalan menuntaskan kemiskinan sudah ketemu melalui kewirausahaan dsb. Maka komitmen negara sejatinya hadir,” kata anggota Komisi VIII Fraksi PAN Yandri Susanto.
Isu lain yang disoroti pada rapat adalah pemblokiran anggaran dan automatic adjustment sebesar Rp364 milyar. Beberapa kegiatan utama yang terimbas adalah Program PENA, Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Bansos Kearifan Lokal, Program Keserasian Sosial, dan honor Pendamping di daerah.
Adapun selain mencermati penurunan anggaran dan pemblokiran, Mensos dan para anggota dewan juga membeberkan isu-isu yang menghambat penyaluran bantuan sosial dan keakuratan DTKS. Dalam rekomendasinya, Komisi VIII mendorong penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT melalui PT Pos. Berdasarkan pengamatan langsung mereka di lapangan, para anggota legislatif melihat bahwa PT Pos lebih mudah diakses dan cepat dalam penyaluran. Selain itu, Kemensos diminta memperbaiki mekanisme penyusunan DTKS agar penyaluran dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Pada kesimpulan yang dibacakan oleh Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi, para anggota dewan memahami dan mendukung usulan penambahan anggaran Kemensos tahun 2024 dan siap melakukan advokasi pada pembahasan anggaran bersama Banggar DPR RI.
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI
